RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta seluruh persoalan lahan, tidak dibiarkan berlarut-larut. Tumpang tindih pemanfaatan lahan, harus diselesaikan. Tidak boleh ada lagi, yang namanya sengketa lahan. Karena itu, sertipikat tanah harus dipandang penting.
Dia mengaku selalu menemukan persoalan lahan atau sengketa tanah, setiap kali ke daerah, desa, kampung.
"Hati-hati, dari 126 juta yang harusnya pegang sertipikat, tahun 2015 itu baru 46 juta. Artinya, 80 juta penduduk kita menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah, yang namanya sertipikat," kata Jokowi dalam pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6).
Baca juga : Tiket Kereta Arus Balik Masih Tersedia, Masyarakat Bisa Bepergian Di Tanggal Alternatif
"Yang lebih menjengkelkan lagi, justru yang gede-gede kita berikan. Ini yang saya ulang-ulang. Hak Guna Bangunan (HGB) 10 ribu hektare, dikasih. HGB dua ribu hektare, dikasih. HGB 30 ribu hektare, dikasih. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja, entah itu hak milik, entah itu HGB, tidak bisa kita selesaikan," imbuhnya.
Menurutnya, hal itu menjadi persoalan besar bangsa. Kenapa yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana?
Tahun 2015, 80 juta lahan yang ditempati masyarakat belum bersertifikat.
Baca juga : Tak Cuma Riau, Ribuan Paket Sembako Kapolri Juga Disalurkan Buat Buruh Sumsel
Penasaran mengapa hal itu bisa terjadi, Jokowi pun mengecek. Berusaha mencari tahu, apa persoalan yang sebenarnya.
"Ternyata, setahun memang kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat. Kalau kurangnya 80 juta, 126 kurangi 46 berarti 80 juta. Kalau setahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertipikat, artinya masyarakat kita, penduduk kita yang memiliki lahan itu harus menunggu 160 tahun. Kita baru sadar betul, persoalan dasarnya ada di sini. Setahun, hanya 500 ribu sertipikat," beber Jokowi.
Karena itu, tahun 2015, Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, untuk menerbitkan 5 juta sertipikat dalam setahun.
Baca juga : Tampung 60 Ribu Jamaah, Anies Baswedan Akan Shalat Id Di JIS
Setelah terpenuhi, Jokowi pun menaikkan target penerbitan sertipikat menjadi 7 juta.
Target 7 juta tuntas, Jokowi menambah target baru. 9 juta setahun. Hasilnya, selesai dengan baik.
"Saya cek, selesai, loh, loh. Artinya, kita ini memang bisa melakukan, bisa mengerjakan, tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu ke 9 juta dalam setahun, nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang ini, dari semula 46 juta pada 2015, sudah naik menjadi 80,6 juta sertipikat hak milik," pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.