RM.id Rakyat Merdeka - Upaya elaborasi berbagai keputusan penting forum internasional seperti G20 Indonesia 2022 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP27) terus dilakukan Pemerintah. Salah satunya terkait isu peluang pendanaan lingkungan hidup.
Peluang pendanaan tersebut dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia, terutama terkait target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) pada tahun 2030 melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89 persen dengan sumber daya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
Optimalisasi berbagai peluang tersebut perlu didukung dengan sinergi, integrasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah melalui kolaborasi kebijakan, program, dan pendanaan.
Untuk itu, Pemerintah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 dengan tema Penguatan Aksi Bersama Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, pada 21-22 Desember 2022.
Baca juga : KLB Polio RI Sudah Masuk DONs WHO, Pemerintah Harus Gercep Lakukan Ini...
“Pemerintah pada 2018 membentuk BPDLH dan fungsinya adalah sebagai vehicle pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Rakernas akan difokuskan bagi diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran Pemerintah Daerah, mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta identifikasi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BPDLH.
Sejumlah strategi pengurangan emisi yang akan dibahas dalam rakernas tersebut mencakup beberapa sektor mulai dari kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, transportasi, pertanian, kelautan, serta perikanan.
“BPDLH dapat menjembatani hasil COP27 di Sharm El-Sheikh dan juga hasil dari KTT G20 di Bali. Dana yang sudah ada jumlahnya mencapai 968.6 juta dolar AS yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, Global Enviromental Facility, Bank Dunia, Ford Foundation, dan sebagainya,” tegas Airlangga.
Baca juga : Partai Garuda: Tuduh Pemerintah Mematikan Kritik, Anies Justru Mematikan Kebenaran
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan arahan terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah serta pengembangan tanaman mangrove. Komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk terus didorong agar upaya perbaikan dan rehabilitasi yang dilakukan berjalan optimal.
“Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, sehingga kalau anggaran di badan ini ada tolong dipush untuk urusan sampah diselesaikan sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak jadi kotoran sebuah kota,” katanya.
“Yang kedua berkaitan lagi dengan lingkungan hidup, kehutanan, karena mangrove ini betul-betul bisa mereduksi 8-12x lipat dibandingkan hutan biasa, sehingga dampaknya langsung kelihatan,” tegas Jokowi.
Usai menerima arahan Presiden, sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga melanjutkan pembahasan mengenai komitmen global terkait isu lingkungan hidup, komitmen pendanaan global dalam mengimplementasikan deklarasi G20 dan Paris Agreement dan inisiatif Pemerintah dalam pendanaan lingkungan berkelanjutan dan terintegrasi, serta pendanaan lingkungan hidup dalam kerangka keuangan berkelanjutan.
Baca juga : Pasar Ekspornya Potensial, Kemenperin Genjot Hilirisasi Industri Porang
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.