KLB Polio RI Sudah Masuk DONs WHO, Pemerintah Harus Gercep Lakukan Ini...

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Direktur WHO Prof. Tjandra Yoga Aditama mengingatkan, 19 Desember lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengeluarkan Diseases Outbreak News tentang KLB Polio di Indonesia, dengan judul Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2 (cVDPV2) – Indonesia.

Dalam outbreak news tersebut, WHO menuliskan secara rinci apa yang terjadi di Pidie Aceh, dan tindakan yang sudah dilakukan sejauh ini untuk ini.

"Keadaan dinyatakan sudah bersirkulasi di masyarakat  Makanya ada “c” di depan VDVP2 yaitu virus penyebab KLB ini," ujar Prof. Tjandra dalam keterangan yang diterima RM.id, Rabu (21/12).

Prof. Tjandra menjelaskan, wabah Polio di Pidie disebut sudah bersirkulasi dan menular di masyarakat, karena dua alasan.

Baca juga : KPU Daerah Harus Bersuara Dong Nih...

Pertama, beberapa kasus yang sampel yang diperiksa, ternyata saling berhubungan secara genetik (genetically related isolates).

Kedua, hasil laboratorium sekuensing dari Biofarma menunjukkan adanya perubahan 25 nukloetida untuk pasien dengan kasus lumpuh layu (AFP - acute flaccid paralysis) serta perubahan nukleotida 25 dan 26 pada kasus yang tidak bergejala asimtomatik.

"Yang menarik dan perlu segera ditindaklanjuti, setidaknya melalui diplomasi kesehatan internasional, adalah anjuran WHO yang tertulis dalam WHO advice di dokumen tentang Indonesia dua hari lalu," papar Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/Guru Besar FKUI ini.

Secara jelas disebutkan oleh WHO, bahwa berdasar rekomendasi dalam pernyataan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC),  negara yang memiliki kasus importasi cVDPV2 yang sudah bersirkulasi dalam bentuk transmisi lokal harus segera melakukan dua hal.

Baca juga : Tahan Kenaikan Suku Bunga Acuan BI, Pemerintah Harus Bisa Turunkan Inflasi

Pertama, menyatakan KLB-nya sebagai masalah kegawatan kesehatan nasional (national public health emergency).

Kedua, menganjurkan masyarakat (termasuk orang asing yang lama tinggal di sini) untuk mendapatkan vaksin polio injeksi (IPV), 4 minggu sampai 12 bulan sebelum bepergian ke luar negeri.

"Kedua hal ini tentu punya dampak amat luas, kalau memang akan diberlakukan. Karena itu, sejak sekarang harus dicari jalan keluar terbaiknya," tutur Prof. Tjandra.

Belum lagi, kalau dilihat pengumuman pemerintah Saudi Arabia untuk tahun 2022. Jemaah haji dan umrah dari negara dengan cVDPV2 (waktu itu, Indonesia belum ada dalam tabel), perlu dapat IPV. Atau setidaknya, vaksin polio oral (OPV).

Baca juga : Perusahaan Minyak Goreng Bantu Pemerintah Atasi Kelangkaan

"Kalau waktu itu Saudi mengambil data DONs, jemaah umroh kita akan bermasalah. Mudah-mudahan, ini tidak terjadi," ucap Prof. Tjandra.

"Sekali lagi, setelah KLB polio Indonesia dipublikasikan dalam Disease Outbreak News – DONs WHO dua hari lalu, kita perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dampaknya sejak hari-hari ini," beber mantan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) ini.

"Potensi yang merugikan perlu dicegah, agar jangan sampai terjadi. Artinya, penanganan epidemiologik di lapangan perlu berjalan bersama diplomasi kesehatan internasional," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.