RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi, yang diwujudkan dalam program deradikalisasi berbasis kesejahteraan kepada Mitra Deradikalisasi.
Hal itu diwujudkan dengan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI), sesuai dengan amanat presiden dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik beberapa waktu lalu.
"Program KTN dan Warung NKRI diharapkan menciptakan keamanan yang kondusif sehingga turut mendorong iklim investasi," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
Baca juga : BNPT Kunjungi Pusat Deradikalisasi MNCC Di Arab Saudi
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pembuka pada acara Workshop Reformasi Birokrasi dengan tema Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi Untuk Wujudkan Insan BNPT Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji Dalam Mengemban Tugas Penanggulangan Terorisme yang efektif, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/1)
Boy juga menegaskan, BNPT dalam konteks peningkatan kapasitas reformasi birokrasi akan terus mengoptimalkan pencegahan terorisme, termasuk di antaranya dengan cara memperkuat Transformasi Wawasan Kebangsaan terutama menjelang tahun politik 2024.
"Dalam menanggulangi terorisme sebagai musuh bersama BNPT mengenalkan 5 vaksin yang kami yakini mampu mereduksi ancaman-ancaman penyebaran paham radikal, intoleran, hingga radikal terorisme yang salah satunya vaksin Transformasi Wawasan Kebangsaan," ungkapnya.
Baca juga : Genjot Perekonomian & Kesejahteraan Di Aceh, BSI Ajak Kolaborasi Berbagai Pihak
Menurutnya, BNPT selalu berupaya penuh dalam menyatukan energi dan sumber daya nasional, dalam melakukan pencegahan radikal terorisme dari hulu hingga ke hilir melalui berbagai transformasi, dalam mewujudkan peningkatan Reformasi Birokrasi BNPT menjadi lebih baik.
Aerta Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, penerapan Reformasi Birokrasi di BNPT, perlu terus diupayakan ditambah dengan penyesuaian terhadap perubahan zaman agar BNPT dapat maksimal mencegah penyebaran paham terorisme.
Baca juga : Juara Malaysia Terbuka, Fajar/Rian Buktikan Peringkat 1 Dunia
"Perlu inovasi baru untuk mengejar penyebaran paham terorisme yang maju begitu cepat," ujar Mahfud.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.