RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintahan Joe Biden akhirnya memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat (AS) ke Arab Saudi, Jumat (9/8/2024).
Larangan yang telah berjalan selama tiga tahun itu semula ditujukan untuk menekan Saudi, agar mengakhiri perang Yaman.
Informasi ini pertama kali disampaikan Reuters, dengan mengutip lima sumber.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS disebut telah mencabut penangguhan pada transfer tertentu amunisi udara-ke-darat ke Arab Saudi.
"Kami akan mempertimbangkan transfer baru berdasarkan kasus per kasus, yang konsisten dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," ungkap pejabat senior Deplu AS, seperti dikutip Reuters.
Baca juga : NasDem Senang Dikritik Ketimbang Dapat Pujian
Satu sumber mengatakan, penjualan senjata ofensif AS ke Saudi bisa dilanjutkan paling cepat minggu depan.
"Saudi telah mencapai akhir dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi kesepakatan kami," kata seorang pejabat senior administrasi Biden.
Di bawah hukum AS, kesepakatan senjata internasional utama harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum difinalisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Anggota Parlemen Demokrat dan Republik mempertanyakan penyediaan senjata ofensif ke Arab Saudi, mengutip masalah jatuhnya korban warga sipil dari operasi militer di Yaman dan berbagai masalah hak asasi manusia.
Namun, oposisi itu telah melunak di tengah kekacauan di Timur Tengah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober di Israel. Juga karena perubahan operasi militer di Yaman.
Baca juga : Biden Desak Netanyahu Setujui Gencatan Senjata Di Gaza
Sejak Maret 2022, ketika Saudi dan Houthi memasuki gencatan senjata yang dipimpin PBB, belum dilaporkan adanya serangan udara Saudi di Yaman. Tembakan lintas batas dari Yaman ke kerajaan, sebagian besar juga telah berhenti.
"Kami juga mencatat langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir, untuk secara substansial meningkatkan proses mitigasi bahaya sipil mereka. Sebagian berkat kerja pelatih dan penasihat AS," beber pejabat Deplu AS.
Hubungan Menghangat
Perang Yaman dipandang sebagai salah satu dari beberapa pertempuran proksi antara Iran dan Arab Saudi.
Houthi menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari Sanaa pada akhir 2014, dan telah berperang melawan aliansi militer yang dipimpin Saudi sejak 2015. Konflik ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat 80 persen populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Biden mengadopsi sikap yang lebih keras dalam penjualan senjata ke Arab Saudi pada tahun 2021, mengutip operasi militer melawan Houthi yang selaras dengan Iran di Yaman. Operasi militer ini telah menimbulkan banyak korban sipil.
Baca juga : Kinerja Ciamik, BRI Danareksa Sekuritas Sabet Penghargaan Internasional
Sejak itu, hubungan antara kerajaan dan AS menghangat, karena Washington telah bekerja lebih dekat dengan Riyadh setelah serangan 7 Oktober Hamas untuk menyusun rencana Gaza pasca perang.
Pemerintahan Biden juga telah menegosiasikan pakta pertahanan dan kesepakatan untuk kerja sama nuklir sipil dengan Riyadh, sebagai bagian dari kesepakatan luas yang membayangkan Arab Saudi menormalkan hubungan dengan Israel. Meski itu tetap menjadi tujuan yang sulit dipahami.
Keputusan itu datang ketika tingkat ancaman di wilayah tersebut meningkat sejak akhir bulan lalu. Kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan Lebanon bersumpah untuk balas dendam kepada Israel, setelah Komandan Politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran.
Houthi telah muncul sebagai pendukung kuat kelompok Islam Palestina Hamas, dalam perang melawan Israel.
Awal tahun ini, Houthi menyerang kapal komersial yang disebut terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.