RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya membentuk tujuh desk yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan tujuh desk dilakukan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).
"Ada tujuh desk yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga," ujar Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, saat konferensi pers usai rapat tersebut.
Pertama, Desk Pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri. Kedua, Desk Pencegahan atau Penyelundupan dengan leading sector dari Kementerian Polkam. Ketiga, Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri. Keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
Baca juga : Tito: Tolong, Jangan Dihajar Juga
Kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Keenam, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sektor Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Budi Gunawan menjelaskan, Desk Judi Online sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Selain itu, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar.
Desk Pilkada juga demikian, sudah berjalan yang dikomandoi Mendagri untuk memastikan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil, serta mencapai target indeks demokrasi Indonesia (IDI) untuk 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23. Sementara, untuk desk-desk lainnya, tidak lama lagi akan memberikan laporan-laporan dan capaian-capaiannya.
Baca juga : Pemerintah Luncurkan Program Cetak Sawah Perkuat Ketahanan Pangan
Intinya, kata pria yang akrab disapa BG ini, tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar. “Sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB (Pendapatan Domestik Bruto) kita juga meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Mantan Kepala BIN ini menyampaikan, tujuh desk tersebut akan langsung bekerja pada hari ini dan diberi tenggat waktu 3 bulan. Namun, bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
"Kami semua mohon doa dan dukungan agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sukses sebagaimana harapan dari kita semua," ucapnya.
Baca juga : Menko Polhukam: Nasib Bangsa Indonesia Ditentukan Peran Mahasiswa
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sestama BIN Letjen TNI Djaka Budhi Utama, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Kepala BPKP M Yusuf Ateh, Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom, Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Dirjen Bea Cukai Askolani.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.