Tito: Tolong, Jangan Dihajar Juga

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan sistem keamanan data pemilih tetap terjaga dengan baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut, data tersebut tersimpan aman di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Tito, selama ini server Dukcapil belum pernah diretas. “Tolong, jangan dihajar juga,” ujar Tito, saat mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi II DPR, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dalam rapat ini, Tito mengajak dua Wakil Menteri Dalam Negeri yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Selain memperkenalkan dua wamennya itu ke anggota dewan, Tito juga menyampaikan persiapan Kemendagri menghadapi Pilkada serentak, 27 November mendatang.

Baca juga : Erick-Widiyanti Kolaborasi Pengembangan Pariwisata

Salah satu hal yang dilakukan Kemendagri adalah memastikan keamanan data pemilih, agar tidak terjadi kebocoran dan memunculkan data ganda. Mengingat Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada Pilkada serentak tahun 2024 jumlahnya mencapai 207 juta pemilih.

Tito menyampaikan, data yang berhasil dihimpun tersebut sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data diberikan dalam bentuk dokumen digital atau soft copy yang sudah dikunci alias terenkripsi, dan dirinci dari setiap Kabupaten/Kota.

Dia memastikan, data yang terkunci tersebut tersimpan dengan aman di server Dukcapil Kemendagri. Sehingga, tidak mungkin terjadi kebocoran akibat dibobol hacker. Kecuali jika yang dibobol adalah server KPU.

Baca juga : PPP Jadwalkan Muktamar Digelar Sebelum Ramadan

“Sampai saat ini, sepertinya server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya nggak menantang teman-teman hacker. Tolong jangan juga dihajar,” pinta Tito.

Tito menyampaikan, data tersebut memang harus diserahkan kepada KPU untuk diverifikasi keabsahannya. Pihaknya juga setiap bulan memantau pergerakan data penduduk akibat seseorang meninggal dunia atau pindah alamat. “Sehingga, nanti didapatkan data akurat untuk pemilih tetap,” ujarnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, Kemendagri juga menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi Dukcapil agar satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa mendapat semua layanan publik.

Baca juga : Waspada, Wabah Penyakit Cacar Air Dan Gondongan

Hal itu dilakukan Kemendagri dengan menyuntikkan dana kepada Dukcapil sebesar Rp 2,2 triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 4,7 triliun.

Selain itu, Tito memastikan tidak bakal ada NIK palsu di Dukcapil. Sebab, pihaknya menggunakan tiga fitur biometric dalam merekam data penduduk. Yakni fingerprint, retina, dan face recognition.

Untuk itu, secepatnya Kemendagri bakal memperkuat infrastruktur keamanan Informasi dan Teknologi (IT) Dukcapil. Ia pun meminta para anggota Komisi II DPR untuk memberikan dukungan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.