RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan pemenuhan pendananaan pengamanan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dengan TNI dan Polri.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting, Rabu (13/11/2024).
Menurut Maurits realisasi NPHD sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 khususnya berkaitan mengenai pendanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri.
Baca juga : Pilkada Depok, Survei Indikator: Elektabilitas Beda Tipis, Swing Voters Penentu
"Pelaksanaan Pilkada Serentak secara lancar dan melahirkan demokrasi yang baik, perlu adanya asas jujur dan adil pada 27 November sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan sisa waktu hanya 14 hari lagi Pilkada dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Karenanya diharapkan agar Pemda segera menyelesaikan penyaluran pendanaan pengamanan Pilkada Serentak,” tegas Maurits.
Lebih lanjut, Maurits mengatakan Pemda segera memberikan kepastian terkait kapan kekurangan yang ada dapat disalurkan kepada TNI dan Polri sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
Pemerintah Pusat juga telah membentuk tim untuk dukungan personel demi kelancaran pelaksanaan dan melibatkan seluruh stakeholder dari tiap Kementerian dan Lembaga terkait.
Baca juga : Prabowo Harap Gencatan Senjata Di Gaza Segera Tercapai Untuk Perdamaian
“Progres penyaluran agar segera dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan mengirimkan data dan dokumen pendukung melalui contact person (administrator / operator) yang telah ditunjuk untuk masing-masing wilayah,” ujar Maurits.
Maurits menyampaikan berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, yang telah menandatangani NPHD dengan TNI ada 511 daerah. Sedangkan yang telah menandatangani NPHD dengan Polri ada 535 daerah.
Jumlah Pemda yang telah merealisasikan 100% kepada TNI sebanyak 474 Pemda, yang belum realisasi 19 Pemda. Sedangkan Jumlah Pemda yang telah merealisasikan 100% kepada Polri sebanyak 494 Pemda, yang belum realisasi 13 Pemda.
Baca juga : Influencer Pakistan Promosi Wisata Indonesia Aman Untuk Perempuan
Oleh karena itu, menurut Maurits, Pemda diharapkan melakukan monitoring terhadap persoalan-persoalan yang muncul di daerah pada kendala yang ditujukan sehingga NPHD bisa segera dicairkan.
"Keberadaan TNI dan Polri dalam Pilkada ini menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan baik itu pengamanan, maupun scenario-skenario yang lain yang akan bisa berdampak pada potensi konflik bahwa dalam Pilkada ini. Kita berharap bisa menjadi zero mistake atau nol persoalan yang akan muncul dalam potensi kondusivitas Pilkada,” jelas Maurits.
Sebagai informasi Rapat ini diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD Provinsi,Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Tim Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri. Adapun jumlah peserta rapat online melalui zoom meeting ini sebanyak 54 Pemerintah Daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.