Sebelumnya
Selain itu, sebut Hetifah, Pemerintah juga perlu menentukan kebijakan berdasarkan dialog terbuka antara guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Sebab, keputusan akhir tentang UN, harus mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan.
"Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak menjadi keputusan sepihak. Tapi, itu merupakan cerminan dari kebutuhan nyata dunia pendidikan kita," jelasnya.
Hetifah juga meminta Pemerintah mengembangkan sistem penilaian alternatif, agar penilaian yang kepada seluruh siswa bersifat holistik. "Penilaian tak boleh sekadar fokus pada hasil tes, tapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tuturnya.
Baca juga : Khofifah Vs Risma Siap Tarung Di MK
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengisyaratkan akan kembali menggelar UN di tahun 2026. Namun, sistemnya akan berbeda. "Akan diumumkan setelah Idul Fitri 2025 atau sekitar April 2025," ucapnya.
Dari riwayat pelaksanaan UN ke belakang, kata Mu’ti, sistem UN yang tengah diracik Kemendikdasmen akan mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa secara nasional. "Untuk tahun ajaran 2025/2026 bentuknya seperti apa, namanya apa, tunggu sampai kami umumkan. Tapi, tetap akan ada evaluasi, karena evaluasi adalah amanah undang-undang," tandasnya.
Di media sosial X maupun Instagram, rencana Pemerintah kembali menghidupkan UN menuai pro dan kontra. "Pernah tanya anak SMP depan rumah, soal Ibu Kota Jakata itu apa? Masak dijawabn Bandung. Weleh-weleh.... Kacau, tapi fakta. Paling benar deh kalau UN diadain lagi, biar orang tua murid tanggung jawab pada pendidikan anak dan si murid punya keseriusan untuk menuntur ilmu," tulis akun @rhmtkhbot.
Baca juga : Panggung Politik Terbuka Luas
"Punya pengalaman dicurhatin temen yang jadi guru SMP. Dia ngeluh kalau ngajar di kelas 7. Kerjanya jadi double karena sejumlah murid, belum bisa baca. Miris ya. Padahal, anak-anak itu yang diharapkan membawa/menjadi generasi Indonesia Emas," timpal akun @eatewrdrob283_.
Senada, akun @PFrlice juga mendukung wacana pengembalian UN. "Alhamdullilah, menteri yang baru memperbaiki sistem pendidikan yang salah. Tambahan usul, diadakan lagi sistem tidak naik kelas, agar anak-anak punya semangat belajar dan etika. Kalau sistem sekarang, anak yang paham pelajaran atau tidak paham sama sekali, semua naik kelas dan lulus," ujarnya.
Akun @brianbriann4 memiliki pendapat berbeda. Dia mengaku menolak jika UN dijadikan syarat kelulusan siswa. "Kalau UN jadi syarat lulus, gue nggak setuju. Soalnya, nggak semua siswa memiliki minat, bakat, dan kepintarannya yang sama," imbuhnya.
Baca juga : Pasar Murah Mudahkan Beli Pangan Terjangkau
"Please jangan ada UN lagi. Itu nggak ada gunanya. Bagus seperti sekarang, tanpa UN. Kalau mau tahu grade sekolah tiap wilayah, ya seperti sekarang saja. Kalapun ada UN dipilih aja anak-anaknya, jangan semua anak ikut ujian," usul akun @IreneWijayanti8. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.