RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dipimpin oleh Akbar Himawan Buchari.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU tersebut, membahas berbagai strategi pembangunan infrastruktur nasional, termasuk implementasi program yang meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dalam paparannya, Akbar menyampaikan, bahwa HIPMI mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mensukseskan program strategis nasional, khususnya terkait pembangunan lumbung pangan.
Untuk itu, HIPMI memerlukan arahan dari Kementerian PU mengenai kelanjutan proyek-proyek infrastruktur, baik yang dibiayai melalui APBN maupun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kami sudah siap dengan sejumlah investor, termasuk dari luar negeri,” ujar Akbar.
Baca juga : Dubes Bahrain Ketemu Menpora, Bahas Keamanan Pertandingan Kedua Timnas
Sementara Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kementerian PU tidak mengalami perubahan mendasar. Fokus utamanya tetap memastikan setiap proyek yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, serta menjaga agar Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) bisa ditekan hingga di bawah angka 6.
“Di tahun sebelumnya anggaran pembangunan infrastruktur kita sangat besar, sehingga kami harus pastikan benar-benar bermanfaat secara ekonomi. Jangan sampai ICOR naik, karena ini berarti investasi yang digunakan tidak efisien. ICOR idealnya berada di bawah angka 6,” tegas Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan, pentingnya memastikan konektivitas antarinfrastruktur, seperti koneksi bendungan dengan area persawahan, atau jaringan jalan dengan sentra ekonomi seperti pelabuhan atau kawasan industri.
Menurutnya, masih ada sejumlah proyek yang belum maksimal dalam hal konektivitas, meski jumlahnya tidak banyak.
“Kita sudah lakukan identifikasi, memang tidak banyak proyek yang tidak terkoneksi, namun tetap harus kita perhatikan serius. Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif, terutama dalam urusan pembebasan lahan dan mendukung konektivitas infrastruktur di daerah masing-masing,” lanjut Dody.
Baca juga : Besok Temui Pentolan BGN, Pramono Mau Bahas Kelanjutan Sarapan Gratis Di Jakarta
Dalam kesempatan tersebut, Dody menyebut, bahwa Kementerian PU ke depan akan lebih banyak mengandalkan skema KPBU.
Menurutnya, jika skema investasi swasta dianggap menarik dan menguntungkan bagi semua pihak, pemerintah akan mendorong agar proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak swasta.
“Skema KPBU menjadi pilihan utama kami ke depan. Kalau skema hitungannya menarik bagi swasta, kami sangat terbuka menyerahkan proyek tersebut untuk dikerjakan swasta, tentunya dengan pengawasan dan kualitas yang jelas terjamin,” jelasnya.
Menteri Dody juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran proyek pembangunan. Menurutnya, tanpa partisipasi aktif dari pemda, sulit bagi proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan lancar sesuai jadwal.
“Pemda harus proaktif, jangan hanya mengandalkan pusat. Soal pembebasan lahan misalnya, mereka jauh lebih tahu kondisi wilayahnya, sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegas Dody.
Baca juga : Bertemu Presiden AIIB, Menteri Dody Bahas Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur
Di akhir pertemuan, Dody menyambut baik komitmen HIPMI yang telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung proyek strategis, terutama program pembangunan lumbung pangan.
Ia berharap kolaborasi dengan HIPMI dapat mempercepat implementasi proyek infrastruktur yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.