RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) KH Mochamad Irfan Yusuf berharap ormas-ormas Islam di Indonesia dapat melahirkan fatwa yang revolusioner bagi kemaslahatan jemaah haji Indonesia,
Harapan ini disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari dalam gelaran Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah di Yogyakarta, Rabu (19/3).
“Saya berharap lahir fatwa yang revolusioner dari Seminar/Halaqah Nasional tentang Pengelolaan Dam Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syariah ini. Tentunya untuk kemaslahatan umat, “ kata Gus Irfan panggilan akrabnya.
Baca juga : Beri Harapan Kesejahteraan, Prabowo Banjir Apresiasi Dari Kalangan Buruh
“Hasil diskusi kami dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan juga ada Dirjen PHU saat itu, Pemerintah Arab Saudi sangat antusias bila DAM dilaksanakan di tanah air, “ sambung Gus Irfan.
Terkait DAM, Gus Irfan menambahkan BP Haji sudah bersilaturahmi ke ormas-ormas Islam diantaranya MUI, PBNU, Muhammadiyah, LDII dan lainnya dalam mengali masukan dan pandangan untuk kemaslahatan penyelenggaraan haji.
“Hal ini sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, “ ujar Gus Irfan.
Baca juga : Bang Doel Prioritaskan Pengerukan Kali
Ia menambahkan, pengelolaan DAM selama ini dimana penyediaan dan penyembelihan dam dilakukan di Arab Saudi. dan tdak dikoordinir oleh negara sehingga minim pertanggungjawaban.
“Pengelolaan dam berkaitan dengan Sukses Ritual Haji dan Sukses Ekosistem Ekonomi Haji
Potensi ekonomi yang besar. Sekitar 552 milyar rupiah, dengan potensi 2.200 ton daging, “ tandas Gus Irfan.
Jika pengelolaan DAM dilakukan di tanah air, lanjut Gus Irfan tentunya
akan dapat menggerakkan ekosistem ekonomi peternak nasional serta tidak ada devisa yang mengalir keluar.
Baca juga : Hasto Siap Lahir Batin Jika Hari Ini Ditahan KPK
Daging dapat segera diolah/didistribusikan tanpa perlu
persyaratan karantina. Tidak memerlukan biaya pengiriman dari Arab Saudi.
“Kita butuh fatwa ulama yang revolusioner dalam pengelolaan DAM di tanah air. Begitu juga dengan sosialisasi kepada jemaah dan kesiapan infrastruktur pendukung, “ tutup Gus Irfan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.