RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan arahan tentang Sekolah rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini ingin mereka mengawal program ini dengan baik karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.
"Kita diperintah Presiden Prabowo Subianto gandeng tangan antar kementerian/Lembaga dan daerah," kata Mensos.
Para kepala daerah yang hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim Mengga, Bupati Tojo, Una-Una Surya, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache.
Baca juga : Pengawasan Dan Tata Kelola BUMD Sebaiknya Diperbaiki
Sebagai bukti keseriusan, Gus Ipul meminta para kepala daerah menyiapkan lahan 8 hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat di daerah masing-masing.
Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
"Inpres Nomor 8 ada tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota," katanya.
Mensos menuturkan fasilitas Sekolah Rakyat di antaranya terdiri dari tempat olahraga, asrama, dan lainnya untuk kapasitas 1.000 siswa. Ke depan, Presiden Prabowo menargetkan ada Sekolah Rakyat di tiap kabupaten/kota.
Baca juga : Menteri Ara Tegur Pengembang, Rumah Subsidi Bukan Untuk Orang Kaya
"Ini yang sudah siap 53 titik," katanya.
Ia menegaskan, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan membutuhkan peran aktif kepala daerah dan jajarannya. Sebab, mereka nantinya yang menjaga basis pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tidak boleh tambah sendiri (Siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," katanya.
Ia mengatakan, siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus atas persetujuan wali kota dan gubernur, sehingga betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.
Baca juga : Raker DPR, Menteri PKP Siap Genjot Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Rakyat
"Setelah ada data dari DTSEN baru cek ke rumah dan cek Kesehatan. Tidak ada tes akademik," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, anak-anak dari keluarga dengan kategori desil 1 yang berhak mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Lalu, orang tuanya akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.
"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplit. Gimana Pak?," katanya.
Merespons hal tersebut, para kepala daerah menyambut baik arahan dari Mensos Gus Ipul dan menyatakan kesiapannya menyukseskan sekolah rakyat. "Siap," ujar para kepala daerah serempak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.