RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai apakah suatu daerah mengalami kemajuan atau kemunduran.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
"Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju," tegas Mendagri.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif namun masih rendah menunjukkan kemajuan yang berjalan lambat, sedangkan pertumbuhan yang negatif mencerminkan adanya tantangan serius dalam pembangunan.
Ia menyebut ada provinsi yang mencatatkan pendapatan tertinggi secara nasional, tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat rendahnya penyerapan belanja daerah.
Baca juga : Brand Footprint 2025: Menelusuri Jejak Pilihan Konsumen
"Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang negatif," ujar Mendagri.
Menurut Mendagri, rendahnya serapan belanja daerah kerap kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Untuk itu, kepala daerah diminta segera mengonsolidasikan seluruh OPD agar menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk mempercepat peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam konteks tersebut, Mendagri kembali mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menyimpan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting, seperti kegiatan seremonial, ke program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga : Senator Dukung Menteri Ekraf Perkuat Ekonomi Kreatif Di Daerah
Mendagri juga menyoroti pentingnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat bisa dari swasta dan dari pemerintah," jelasnya.
Selanjutnya, Mendagri meminta kepala daerah untuk rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing. Keduanya merupakan indikator penting yang saling terkait dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
"Artinya kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu," tuturnya.
Baca juga : Sektor Pertanian Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Terakhir, Mendagri kembali menegaskan pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, harus segera disalurkan agar daya beli masyarakat meningkat.
"Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.