RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menerima langsung aspirasi dari perwakilan komunitas pengemudi ojek online dan kurir daring dalam audiensi resmi yang digelar di Ruang Rapat Bima, Kemenko Polhukam, pada Senin (20/5/2025). Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Irjen Pol. Aan Suhanan dan dimoderatori oleh Deputi III Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono.
Hadir dalam forum ini berbagai perwakilan komunitas seperti Garda, FDTOI, SPOI, Forum Ojol, Taksi Online, hingga Lalamove.
Baca juga : Lapas Disulap Jadi Rumah, Pemerintah Libatkan Pengembang Besar & BUMD
Salah satu tuntutan utama yang mengemuka dalam audiensi adalah penetapan potongan maksimal 10 persen oleh aplikator untuk semua jenis layanan, baik roda dua maupun roda empat. Para perwakilan pengemudi juga menyuarakan desakan terhadap pembentukan regulasi yang jelas untuk layanan makanan dan barang, serta perlindungan hukum terhadap mitra yang mengalami kecelakaan kerja.
“Pendapatan aplikator sangat tinggi, tapi mitra hanya menerima Rp1.000 per order. Pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungan yang adil,” tegas Zaskia dari Garda.
Perwakilan FDTOI, Yos Santo menyampaikan empat tuntutan utama yang diserahkan dalam bentuk dokumen: kenaikan tarif penumpang, regulasi layanan makanan dan barang, penetapan tarif bersih kendaraan roda empat, serta kebutuhan mendesak akan UU Transportasi Online.
Baca juga : Terbang Ke Brunei, Prabowo Akan Terima Bintang Kebesaran Dari Sultan Bolkiah
Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Aan Suhanan menyambut baik masukan yang disampaikan. Namun, dia menegaskan, keputusan mengenai potongan maksimal 10 persen tidak dapat diambil secara sepihak, karena berada di luar wewenang instansi teknis. Ia menjanjikan pembahasan lanjutan lintas kementerian/lembaga dan menyampaikan bahwa dialog bersama aplikator dan mitra akan dimulai hari ini (21/5/2025)) dalam forum Komisi V DPR RI.“Masukan hari ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lintas sektor. Kami harap perwakilan dari daerah juga dapat hadir dalam forum DPR,” kata Aan Suhanan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto, turut menegaskan pentingnya penyelesaian yang cepat dan konkret. “Masalah ini sudah berlangsung berulang. Harus ada tenggat waktu dan kejelasan. Ini menyangkut ketertiban umum dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Deputi III Kemenko Polhukam Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono mengatakan, pemerintah memohon waktu untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan rakyat, dan keberlanjutan sistem transportasi daring.
Baca juga : Legislator PKB Desak Pemerintah Bubarkan Dan Pidana Ormas Berkedok Preman
“Kami mohon kepercayaan dari seluruh elemen pengemudi. Pemerintah akan membawa semua masukan ini ke meja koordinasi dan memastikan ruang dialog tetap terbuka,” ucapnya dalam penutupan forum.
Audiensi yang berakhir pukul 17.18 WIB ini ditutup dengan pembubaran massa aksi secara tertib pada pukul 17.47 WIB. Para pengemudi menyampaikan harapan agar pembahasan di DPR besok dapat melibatkan perwakilan dari berbagai daerah serta menghasilkan keputusan yang konkret dan adil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.