Lapas Disulap Jadi Rumah, Pemerintah Libatkan Pengembang Besar & BUMD

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mematangkan terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan rakyat.

Sejumlah developer besar , BUMD, swasta dan stakholder terkait  dilibatkan guna mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto. 

Hal itu dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai rapat bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)  Agus Andrianto, para developer dan BUMD di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Baca juga : Komaruddin Hidayat Ditunjuk Jadi Ketua, Ini Susunan Pengurus Dewan Pers

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, Bank Tanah, developer dan BUMD. Semua harus sesuai aturan," ujar Menteri PKP.

Menurutnya, PKP siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo. Salah satunya, bagaimana memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

Baca juga : Blora Didorong Jadi Pusat Pengembangan Sorgum Nasional

"Ini komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, dia juga akan menghadap Mensetneg untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait progresnya agar legalitas dan tatakelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua," ujarnya.

Baca juga : APAR Cegah Ratusan Kebakaran Membesar

Terkait dengan biaya anggaran pembangunan, imbuhnya, Menteri PKP masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. "Semua sedang kita siapkan mulai skema biaya dan aturan pendukung agar semua pelaksanaan bisa berjalan dengan aman dan lancar," tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pengembang dari PT Ciputra Development Tbk, Sinarmas Land, PT Summarecon Agung Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk, Paramount Land, PT Metropolitan Land Tbk, PT Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.