RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto ingin bantuan sosial yanpeng diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2025).
"Presiden ingin apa yang diberikan tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Mengacu pada data dari Dewan Energi Nasional atau DEN (2025) dari Rp504 triliun bansos dari seluruh kementerian dan lembaga ditengarahi tidak semuanya tepat sasaran.
Baca juga : Peduli Sesama, Kementerian ESDM Hibahkan Aset ke Lembaga Kemanusiaan
"Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Terkait hal tersebut, usai dilantik Presiden langsung memerintahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data.
"Yang diberi tugas adalah BPS, kerja kami selama 3 bulan lebih. Alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," terangnya.
DTSEN selanjutnya dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Dari sini, DTSEN wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.
"DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah," ujarnya.
Baca juga : Dividen BSI Sebesar Rp 1,05 Triliun Akan Diberikan Pada 19 Juni 2025
Berdasarkan konsolidasi data tersebut, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion/exclusion errors.
"Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," jelasnya.
Adanya proses ground-checking DTSEN ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Ke depan DTSEN juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli di Istana Negara, Senin (2/6/2025). Total anggaran stimulus terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.
“Hari ini Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Baca juga : Menkop Budi Arie Ditunjuk Prabowo Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV Di Vatikan
Menkeu menyebut lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp200.000 untuk dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.
"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 Kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," ujarnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.