Pencairan Bansos KJP Terkendala Kerusakan Layanan Digital Bank DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko untuk membahas keterlambatan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena terkendala aproses administrasi.

Pencairan dana KJP yang seharusnya sudah tersedia pada akhir Maret 2025, namun hingga hari ini belum juga terlaksana.

Gubernur Pramono Anung menegaskan sudah meminta Direktur Utama Bank DKI untuk segera menyelesaikan proses pencairan yang tertunda ini. 

“Informasi yang kami dapatkan memang betul proses administrasinya belum selesai,” kata Pramono di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

Baca juga : Kembangkan Biomassa, PLN EPI Perkuat Ketahanan Energi di Indonesia Timur

Pramono juga menekankan pentingnya penyelesaian pencairan dana KJP segera dilakukan karena banyak siswa yang sangat bergantung pada bantuan ini untuk menunjang pendidikan mereka.

Ia mengungkapkan bahwa dana KJP sangat dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk pendidikan anak-anak mereka. 

“Karena KJP ini ditunggu bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya,” ujar Pramono. 

Keterlambatan ini berhubungan dengan masalah administratif internal di Pemprov Jakarta yang menyebabkan dokumen penting belum dapat ditandatangani oleh Gubernur.

Baca juga : Menhub Pastikan Arus Balik Terkendali, Persiapan Dilakukan Secara Intensif

Sebelumnya, sebanyak 95.996 peserta didik yang sempat dicabut kepesertaannya dari program KJP Plus pada 2024, akan diaktifkan kembali pada tahun 2025. 

Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Yudha Permana, menyampaikan bahwa proses administrasi pemindahan buku rekening bagi siswa yang kembali mendaftar sedang berlangsung. Dana KJP, menurut Yudha, akan cair segera setelah dokumen resmi ditandatangani oleh Gubernur. 

"Pertama, dari 95.996 siswa yang kembali mendaftar ulang di tahap satu 2025, yang tahap duanya sempat dibatalkan pada tahun 2024, Insya Allah akan kembali aktif dan disetujui," ujar Yudha dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025). 

Salah satu alasan keterlambatan pencairan dana KJP adalah adanya gangguan sistem di Bank DKI. Sejak akhir Maret 2025, sejumlah nasabah melaporkan kesulitan dalam melakukan transaksi digital, seperti pembayaran menggunakan JakOne Mobile, pembayaran QRIS, dan tarik tunai melalui ATM Bersama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pencairan dana KJP. 

Baca juga : Sidak Lebaran, Satgas Kemenko Polkam Nilai Layanan Lapas Cipang Sudah Cukup Baik

Gubernur Pramono Anung mengingatkan bahwa dana KJP sangat dibutuhkan dan proses pencairan harus segera diselesaikan. Ia berharap bahwa seluruh masalah administratif dan gangguan sistem di Bank DKI dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar dana KJP bisa segera diterima oleh siswa yang membutuhkan. 

“Saya minta diselesaikan dalam minggu ini,” kata Pramono, tutup Pramono.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.