Pak Luhut Usul Bansos Disalurkan Lewat Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mendorong transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke sistem digital. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, digitalisasi bansos penting untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Hal ini juga mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun.

Salah satu upaya yang tengah dikebut adalah percepatan implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Menurut Luhut, DPI akan menjadi landasan utama dalam membangun sistem perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan transparan harus segera diwujudkan,” ujar Luhut saat memimpin rapat koordinasi pembahasan DPI di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Baca juga : Gerindra Optimis Indonesia Capai Kedaulatan Pangan

Menurutnya, transformasi digital akan dimulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai titik awal perombakan total sistem penyaluran bansos. Langkah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Dalam sistem baru ini, Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk menangani pemutakhiran data, penyusunan kebijakan, hingga perlindungan data pribadi.

Luhut menekankan pentingnya interoperabilitas data antarinstansi, terutama terkait Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga : Puluhan Kader PSI Buleleng Fokus Ke Keluarga & Bisnis

“Sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik dan dijaga ketat. Kami libatkan BPKP sejak awal,” tegasnya.

Anggota DEN Muhamad Chatib Basri menilai, subsidi negara selama ini kerap salah sasaran. Dia mencontohkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sekitar 30 persennya justru dinikmati oleh kelompok yang tidak layak menerima. Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi penyaluran.

“Digital ID dan pembayaran digital akan membuka jalur penyaluran yang lebih tepat,” kata Chatib.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah mendorong pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan kepemilikan rekening bank oleh seluruh keluarga penerima manfaat.

Baca juga : Lindungi Anak-anak Dari Predator Seksual

Saat ini, Bank Indonesia juga tengah mengkaji sistem ID Pembayaran yang menggunakan kode unik, seperti NIK atau NPWP, guna mempermudah penyaluran bansos secara langsung dan akurat. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mendukung insiatif digitalisasi bansos yang diusung DEN. Teknologi sangat penting untuk memastikan akurasi data.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.