RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan, dalam waktu dekat akan menyusun kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI periode 2025–2030 di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam menyusun kepengurusan, dia mengaku terlebih dahulu sowan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta pertimbangan dan saran.
"Kami juga minta Mendagri untuk melantik kepengurusan APKASI yang akan digelar di Jakarta," ujar Bursah di Gedung Kemendagri, Jumat (4/7/2025).
Diketahui, Bursah Zarnubi, Bupati Lahat, terpilih sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030 dalam Munas VI di Minahasa, Sulut pada 30 Mei 2025.
Bursah mengatakan, susunan pengurus nantinya akan merangkul semua elemen yang mewakili seluruh wilayah untuk bergabung bersama-sama dalam kepengurusan masa bakti 2025-2030.
Baca juga : Sowan Ke Menteri PU, Bos PSSI Erick Bahas Stadion Sepak Bola
Dia menilai organisasi APKASI sangat strategis, lantaran akan menjadi wadah komunikasi dan penyalur aspirasi pimpinan daerah, khususnya Bupati ke tingkat nasional atau Presiden.
"Pembangunan Negara tidak akan berarti jika tidak ada kabupaten. Karena di kabupaten inilah pembangunan dilaksanakan dengan begitu kompleks sebanyak 60 persen. Sisanya 20 persen di Provinsi dan 20 persen lainnya oleh Pusat,” beber Bursah.
Bursah menyebut, banyak pekerjaan rumah (PR) sebagai Ketua APKASI periode 2025-2030. Di antaranya kewenangan daerah dalam menyusun formasi pemeritahan di daerah seperti bagi hasil pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA).
"Ini akan kita bicarakan dengan Pemerintah Pusat (Pempus) agar ke depannya daerah bisa mengelola SDA dengan maksimal," harap dia.
Selain itu, Bursah menekankan pentingnya peran APKASI dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Sowan Ke Menteri PU, Gubernur Meki Bahas Pembangunan Infrastruktur Papua
Dia menilai organisasi pemerintah daerah ini adalah wadah strategis dalam merancang kebijakan daerah ke depan.
"APKASI akan menjadi ruang kajian, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu penting agar menjadi rujukan nasional," tegas dia.
Salah satu isu utama yang diangkat kata Bursah adalah soal desentralisasi. Dia menyoroti semakin terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek penganggaran karena banyak direnggut Pempus.
"Untuk dana operasional saja sulit. Ini harus kita perjuangkan agar otonomi daerah tidak hanya sekadar slogan," tegasnya.
Selain itu kata Bursah, APKASI juga diminta Mendagri untuk mengawal program Pempus yang bersifat strategis.
Baca juga : Menteri Ekraf: Polri Punya Peran Strategis Dalam Mendukung Industri Kreatif
Seperti, swasembada pangan dan koperasi merah putih. Apalagi kata dia, pelaksanaan program tersebut akan lebih banyak berada di Pemerintah Daerah (Pemda).
"Kalau Pemda kurang jeli atau peka dengan program nasional maka akan ditegur langsung Mendagri," kata dia.
Lebih lanjut, Bursah menegaskan komitmennya untuk mendukung program pendidikan dasar gratis secara nasional dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menilai, program MBG mestinya sudah berjalan lebih cepat, tapi kenyataannya masih minim koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
"APKASI siap membantu Pempus dalam pelaksanaan MBG, termasuk dengan menghibahkan lahan untuk fasilitas penunjang," pungkas Bursah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.