RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) atau Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia Budi Harta Winata menyampaikan keprihatinan terhadap derasnya arus impor baja konstruksi dari Vietnam dan China ke Indonesia.
Menurutnya, kondisi ini telah menyebabkan gangguan serius terhadap keberlangsungan industri baja nasional yang selama ini berupaya menjaga kualitas dan mematuhi regulasi pemerintah.
"Sekarang ini kita kebanjiran produk impor dari Vietnam dan China. Hal ini sangat mengganggu keberlangsungan industri konstruksi baja dalam negeri," ujar Budi di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Budi menjelaskan, banyak pelaku industri baja nasional kini kesulitan mendapatkan proyek karena kalah bersaing dari segi harga dengan baja impor.
Padahal, lanjutnya, harga bukan satu-satunya tolok ukur, sebab produk baja dalam negeri dirancang mengikuti ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2020, yang mengatur bentuk, spesifikasi, hingga standar ketahanan terhadap gempa.
Menurut Budi, masih ada persepsi yang keliru bahwa produk baja lokal dianggap mahal. Padahal, kata dia, mahal tidak selalu identik dengan pemborosan, melainkan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, kebutuhan mutu dan keselamatan bangunan.
"Ada salah persepsi kalau konstruksi baja dalam negeri itu dibilang mahal. Bukan mahal, tapi memang secara bentuk dan spesifikasinya berbeda karena harus mengacu pada peraturan SNI tahun 2020 terkait desain hingga standar tahan gempa," ucap Budi.
Baca juga : Ahli Dan Lembong Adu Data
Budi menambahkan, untuk proyek-proyek pemerintah, saat ini penggunaan baja lokal masih relatif aman karena memang diwajibkan mengacu pada SNI.
Namun, ia mengungkapkan adanya penurunan permintaan yang signifikan akibat penghematan anggaran di sektor pemerintah.
"Saat ini terjadi penghematan anggaran yang membuat permintaan pekerjaan mengalami penurunan. Ketika pekerjaan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak ada, kita tentu berharap dari proyek-proyek swasta," katanya.
Nyatanya, kata dia, dari awal tahun hingga pertengahan 2025 ini, Budi menyebut belum ada pekerjaan signifikan yang diterima, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
Kondisi ini semakin diperparah oleh keberadaan baja impor yang tidak mengikuti standar nasional, tetapi tetap digunakan karena harganya lebih murah.
"Spesifikasi produk mereka lebih kecil, tidak sesuai SNI, dan ini sangat mengganggu produksi baja dalam negeri," lanjut Budi.
Budi menyoroti ketidakadilan dalam penerapan regulasi antara produk baja lokal dan impor.
Baca juga : Kutuk Serangan Israel, Iran Minta Dukungan Dunia
Ia meminta pemerintah menegakkan peraturan secara konsisten terhadap semua produk baja yang masuk ke pasar domestik.
"Mestinya harus ada peraturan yang sama biar adil. Jangan kita konstruksi baja lokal harus mengikuti aturan, sedangkan yang dari luar negeri itu tidak pakai aturan itu," sambung Budi.
Budi mengatakan, produsen dalam negeri sebenarnya mampu memproduksi baja serupa dengan yang diimpor, bahkan dengan harga lebih murah karena tidak ada biaya pengiriman.
Namun, industri dalam negeri memilih tidak mengambil jalur tersebut karena mempertahankan integritas terhadap standar mutu.
"Kami bisa saja membuat produk seperti dari Vietnam dan Cina dengan harga yang pasti jauh lebih murah karena tidak ada ongkos kirim. Tapi kan kita tidak berani karena itu tidak sesuai standar SNI," ucap Budi.
ISSC, lanjut Budi, tidak menolak kehadiran produk asing, tetapi menginginkan persaingan yang sehat dan adil.
"Kita bukan anti asing, tapi kita ingin adanya persaingan yang sehat. Kalau mereka boleh bikin produk baja seperti itu, harusnya kita juga boleh. Kalau memang tidak boleh karena tidak ada SNI, harusnya mereka tidak boleh masuk dong," ucap Budi.
Baca juga : Jadi Pelopor Dekarbonisasi Maritim, PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050
Budi juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan SNI.
Ia menyayangkan produk lokal yang sudah mematuhi dua aspek penting tersebut justru kalah bersaing karena pemerintah tidak tegas menolak produk yang tidak memenuhi standar tersebut.
"Kita mendorong adanya konsistensi dalam menerapkan aturan. Kita selama ini patuh menerapkan produk sesuai SNI dan TKDN, tapi kenyataannya produk yang tidak memiliki TKDN justru itu yang dipakai di Indonesia," kata Budi.
ISSC berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk melindungi industri baja nasional, termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap produk baja impor yang tidak memenuhi standar.
Serta, memberikan insentif dan perlindungan lebih kepada produsen lokal yang telah taat pada regulasi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.