RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha. Dua kartu itu diusulkan menjadi satu ekosistem digital.
“Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun, kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” kata Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
Dikatakan, implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif karena ditopang DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman. Pembangunannya harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness, untuk membangun digital trust.
Baca juga : Golkar Jabar Berharap MBG Diawasi Lebih Ketat
“Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya kita untuk mengintegrasikan layanan Pemerintah menuju layanan terpadu,” terangnya.
Birokrat asal Bandung, Jawa Barat itu menekankan perlunya strategi perencanaan yang komprehensif. Pertama, fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor.
Kedua, perlu desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata kelola digital dan data, dengan layanan yang user-centric (mengutamakan pengguna). “Ketiga, DPI harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas,” tegas Rini.
Baca juga : Paloh: Kuasai Teritori, Bangun Infrastruktur
Berikutnya adalah penerapan keamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan publik. Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor.
Saat ini, piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran bansos yang lebih terpadu dan efisien.
“Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Rini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.