Sebelumnya
“Media harus berfungsi sebagai lembaga verifi kasi digital, dengan dukungan teknologi forensik dan kolaborasi dengan platform,” katanya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, perlunya kolaborasi erat antara Pemerintah dan media.
“Sekali lagi media yang baik, media yang sustain, media yang menjaga nilai-nilai etik jurnalistik itu adalah mitra strategis Pemerintah,” ujarnya dalam forum 4 Dekade Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Meutya menyoroti tiga tantangan besar media saat ini: persaingan dengan platform global, fragmentasi audiens, serta pergeseran konsumsi ke konten audio-visual. Untuk itu, Pemerintah mengusung tiga agenda utama, yakni literasi digital, tata kelola teknologi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) media.
Hukum Jadi Jalan Terakhir
Baca juga : Tito Dorong Pemda Aktif Dukung Program PSEL
Praktisi hukum Hendra Setiawan Boen mengingatkan agar regulasi tidak menjadi alat pembungkaman.
“Penegakan hukum pidana semestinya menjadi jalan terakhir (ultimum remedium). Khususnya untuk kasus disinformasi yang terbukti menimbulkan kerugian nyata,” ujar Hendra saat dikontak Rakyat Merdeka, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, beberapa pasal UU ITE masih multitafsir. “Pasal mengenai penyebaran informasi palsu harus dirumuskan lebih spesifik dan mengacu pada prinsip clear and present danger, bukan sekadar perasaan tersinggung,” tegasnya.
Pandangan serupa datang dari pengamat politik Suyanto Londrang. Derasnya arus informasi di media sosial sangat memengaruhi kualitas demokrasi. “Orang akan mudah terhasut, lalu melakukan tindakan tanpa filter yang memadai,” ujar Suyanto kepada Rakyat Merdeka, Kamis (2/10/2025).
Baca juga : Hari Ini Buka Pendaftaran Calon Ketua, Golkar Bengkulu Siap Gelar Musda
Suyanto mendorong pentingnya edukasi publik. “Publik harus diedukasi tidak langsung bereaksi terhadap informasi, melainkan mengonfirmasi dengan membandingkan dengan media arus utama,” katanya.
Sementara, pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik menilai, kebijakan Pemerintah masih cenderung reaktif.
“Kebijakan kita masih lebih banyak menekankan sanksi dan takedown, bukan penguatan literasi publik,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Kamis (2/10/2025).
Menurut Sugiyanto, risiko terbesar hoax adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Karena itu, dia mendorong pembentukan forum khusus lintas sektor, bahkan Satuan Tugas Integritas Informasi, untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
Baca juga : Kisruh Di Markas PPP, Kubu Mardiono Ngajak Kubu Agus Rukun Lagi
Sinergi Pemerintah, media dan masyarakat sipil menjadi kunci. Jika kolaborasi itu terjaga, racun hoax bisa ditekan dan demokrasi tetap tegak. Di era digital yang penuh manipulasi, jurnalisme berintegritas adalah benteng terakhir kebenaran publik. FAZRY
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Sabtu, 4 Oktober 2025 dengan judul "Melawan Hoax, Menjaga Demokrasi Jurnalisme Benteng Kebenaran Publik"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.