RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bergerak cepat. Lebih dari 7.000 masalah sertifikasi lahan transmigran yang mangkrak berhasil diselesaikan.
Kementrans terus mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi para transmigran. Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Suryanegara mengungkapkan, banyak transmigran telah menempati lahan selama 10–38 tahun tanpa sertifikat sah.
“Padahal mereka memiliki hak atas tanah tersebut,” ujar Iftitah dalam acara Open House 24 Jam di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Baca juga : Koster Pimpin PDIP Bali Untuk Periode Ketiga
Dalam kesempatan itu, Iftitah menyerahkan secara simbolik 1.147 sertifikat tanah kepada transmigran, bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rinciannya, Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku) sebanyak 373 sertifikat, Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) 481 sertifikat, dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) 293 sertifikat.
Menurut Iftitah, ketiadaan SHM merupakan masalah utama yang harus segera dibenahi. Berdasarkan data Kementrans, terdapat sekitar 129 ribu bidang tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.
“Sekarang sudah lebih dari 7 ribu yang selesai. Target kami 13 ribu bidang lagi akan disertifikatkan,” ujarnya.
Baca juga : Djarot Cs Hadiri Konferda Di Bali, PDIP Sudah Ngegas Hadapi Pilpres 2029
Salah satu kendala terbesar adalah biaya pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat. “Tanah sebenarnya sudah dikuasai secara sah, tetapi untuk sertifikasi perlu pengukuran, dan itu memerlukan biaya. Sekarang Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk proses pengukuran agar sertifikat bisa diterbitkan,” jelasnya.
Selain penyelesaian sertifikasi, Kementrans juga memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transmigrasi. Politisi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam menjalankan program.
“Transmigrasi itu sifatnya konkuren. Tidak bisa hanya top-down dari pusat, dan tidak bisa juga daerah dibiarkan sendiri. Sinergi keduanya sangat penting,” tegasnya.
Baca juga : Pelanggan Ngaku Tak Alami Masalah Gunakan Pertamax
Program Open House 24 Jam digagas sebagai wadah interaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi publik secara transparan.
“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Sekarang kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kemajuan zaman,” kata Iftitah.
Melalui kanal daring dan luring, masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan konstruktif guna mendorong transformasi program transmigrasi menuju sistem yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.