RM.id Rakyat Merdeka - Genap setahun Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berjalan, arah pembangunan nasional mulai bergeser. Fokus infrastruktur kini tak lagi sekadar membangun jalan dan jembatan, tapi diarahkan untuk memperkuat irigasi, ketahanan pangan dan energi bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dia menegaskan, fokus baru itu menjadi fondasi pembangunan Indonesia ke depan.
“Pemerintah ingin memastikan infrastruktur menjadi penopang ketahanan air, pangan dan energi yang berkeadilan,” ujar AHY.
Menurut AHY, arah pembangunan kini tak lagi berhenti di proyek fisik semata, tapi menjangkau aspek ketahanan dan keberlanjutan.
“Program ini bukan sekadar beton dan pipa, tapi urat nadi ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dia memaparkan, sejumlah capaian besar sudah terlihat selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, pembangunan sistem irigasi tahap pertama di 13 provinsi yang sudah rampung 97,39 persen dan mengairi lebih dari 280 ribu hektare sawah. Program ini juga menyerap sekitar 13 ribu tenaga kerja di daerah.
Baca juga : Fondasi Ekonomi Kuat Pertumbuhan Terjaga
Tahap kedua proyek irigasi akan dikejar dalam tiga bulan terakhir tahun ini, dengan target memperluas lahan teraliri air dan membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah juga memperkuat bendungan sebagai sumber air baku, pengendali banjir, sekaligus pembangkit energi bersih.
“Bendungan adalah jantung ketahanan air nasional. Sepuluh dari lima ratus bendungan kini sudah mencapai progres di atas 60 persen,” kata AHY.
Dia menegaskan, Presiden Prabowo menempatkan air sebagai prioritas strategis. Persoalan kekurangan air bersih dan banjir ekstrem, kata AHY, harus dijawab dengan pendekatan terintegrasi.
“Tanpa air, tidak ada kehidupan. Karena itu bendungan, pipanisasi, dan jaringan distribusi harus jalan bersama,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, kini mempercepat proyek air baku dan jaringan distribusi di wilayah rawan kekeringan. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan rakyat punya akses air bersih.
“Kita ingin air mengalir sampai ke rumah rakyat, bukan berhenti di papan proyek,” ucapnya.
Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat: Komitmen Antikorupsi Mulai Tampak
Selain air, AHY menyoroti fokus Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pasalnya, Pemerintah tengah menyiapkan lompatan besar menuju energi hijau melalui program Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034, kapasitas listrik nasional akan meningkat hingga 69,5 gigawatt, dengan porsi besar dari sumber energi bersih seperti surya, air, angin, panas bumi dan bioenergi.
“Energi bersih adalah masa depan kita. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada energi fosil,” tegas AHY.
Dia menambahkan, Pemerintah juga mulai memanfaatkan bendungan untuk proyek panel surya terapung. Sinergi antara air dan energi ini sebagai wujud konkret pembangunan berkelanjutan.
“Dalam berbagai kunjungan, kami melihat langsung bendungan yang kini menghasilkan listrik dari panel surya. Ini wajah baru pembangunan nasional,” ungkapnya.
Menurut AHY, capaian tersebut menunjukkan transformasi infrastruktur selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Transisi energi bukan cuma urusan teknologi, tapi gerakan sosial. Energi bersih harus dinikmati semua rakyat,” katanya.
Baca juga : Patuhi Arahan Presiden, Mendagri Fokus Jaga Stabilitas Harga Di Daerah
Selain fokus pada infrastruktur dan energi, AHY juga menyinggung pembangunan manusia sebagai pelengkap pembangunan fisik. Dia mencontohkan program sekolah rakyat, rumah rakyat dan makan bergizi gratis sebagai pilar kesejahteraan yang berjalan beriringan.
“Sekolah rakyat kini sudah berdiri di 165 lokasi dan menampung hampir 16 ribu siswa. Anak-anak dari keluarga miskin pun bisa bermimpi,” ujarnya.
Untuk sektor perumahan, pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah melalui program FLPP dengan bunga rendah dan tenor panjang. Realisasi hingga kini sudah hampir 60 persen.
Sementara untuk rumah tidak layak huni, pemerintah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp 20 juta per unit. “Kita ingin membangun negeri ini bukan hanya cepat, tapi juga adil, lestari, dan berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.