Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat: Komitmen Antikorupsi Mulai Tampak

RM.id  Rakyat Merdeka - Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pengamat menilai langkah awal pemberantasan korupsi mulai terlihat. Beberapa kebijakan dan tindakan konkret, termasuk penyerahan uang sitaan kasus CPO senilai Rp 13,2 triliun, disebut sebagai bukti komitmen pemerintah memperkuat tata kelola. Meski begitu, pengamat menekankan, upaya ini perlu terus dipantau agar berkelanjutan dan efektif.

Executive Director Next Indonesia Christiantoko menyebut, salah satu langkah konkret terlihat dari penyerahan uang sitaan kasus minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp 13,2 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics”, di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu memperlihatkan sikap tegas terhadap praktik korupsi. Namun, publik tetap perlu melihat sejauh mana pernyataan tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo, Kemendikdasmen Pacu Pemerataan Pendidikan Digital

“Presiden mengatakan tidak akan pandang bulu. Tapi kita belum bisa menilai sekarang, apakah hal itu akan dipenuhi atau tidak,” ucap Christiantoko.

Christiantoko menambahkan, upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara juga menjadi salah satu langkah penting yang perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah tengah berupaya menutup kebocoran anggaran dan memperketat transparansi.

Sementara itu, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, efektivitas birokrasi menjadi tantangan besar setelah satu tahun pemerintahan berjalan.

“Birokrasi itu krusial. Sekarang yang penting adalah bagaimana mengefektifkannya,” kata Siti Zuhro.

Baca juga : Dukung Satu Tahun Pemerintahan, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Melalui Transformasi

Dia menyarankan, agar pemerintah pusat lebih melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program prioritas. Pendekatan yang lebih partisipatif diyakini dapat membuat kebijakan lebih seimbang dan tepat sasaran.

“Harus ada keterlibatan daerah. Kita sering berasumsi bahwa desa atau daerah tidak cakap, padahal mereka mampu,” ujarnya.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, perlunya evaluasi terhadap struktur pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk. Sekarang, efisiensi menjadi kunci agar target pembangunan jangka panjang dapat tercapai.

“Mungkin eksekutif perlu mengkaji kembali, apakah gemuknya pemerintahan ini benar-benar dibutuhkan untuk menunjang program strategis Asta Cita,” kata Arya.

Baca juga : PROJO: Prabowo-Gibran Setia Berjuang Untuk Rakyat

Dia mengingatkan bahwa efektivitas lembaga negara akan sangat menentukan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Para pengamat sepakat, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi masa penentuan arah kebijakan nasional. Ke depan, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih, birokrasi yang efisien, dan pemerintahan yang akuntabel.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.