RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menunda penerbangan ke Australia selama dua jam guna menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Dalam rapat itu, Prabowo menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Momen rapat tersebut diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet. Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Rapat dilakukan di sebuah ruangan dengan formasi meja berbentuk U. Presiden Prabowo duduk di kursi tengah di dekat dua Bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila. Sementara, para pejabat lain duduk di sisi dan kanannya dengan saling berhadapan. Di atas meja, tertata rapi makanan ringan, air minum, dan papan nama kecil sesuai jabatan masing-masing.
“Rapat khusus di Halim sebelum kunjungan ke Australia,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, memberi keterangan unggahan tersebut.
Teddy menerangkan, untuk menggelar rapat ini, Presiden Prabowo menunda jadwal penerbangan selama dua jam. "Rapat tersebut digelar sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia, dalam rangka kunjungan kenegaraan selama satu hari," terangnya.
Baca juga : SBY: World War III Sangat Mungkin Terjadi
Dalam rapat itu, Prabowo menyampaikan sejumlah arahan mengenai pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran. “Presiden menekankan, setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, termasuk dana di daerah yang juga merupakan bagian dari uang rakyat,” sambung Teddy.
Prabowo kemudian menugaskan Mensesneg untuk memeriksa penyerapan anggaran. “Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan dana transfer ke daerah menjelang akhir tahun ini,” terang Teddy.
Sejauh ini, penyerapan anggaran memang belum optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 30 September 2025 tercatat baru Rp 1.589,9 triliun atau setara 59,7 persen dari total pagu Rp 2.663,4 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 800,9 triliun. Sedangkan belanja non K/L tercatat sebesar Rp 789 triliun.
Di daerah juga sama. Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp 1.389 triliun. Padahal, dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan sudah mencapai Rp 644,8 triliun atau 74 persen dari pagu APBN 2025 yang senilai Rp 919,9 triliun.
Menyikapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah. “Kami mencatat bahwa realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan hingga triwulan III-2025 justru mengalami kenaikan,” kata Purbaya, dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Baca juga : Cek Impor di Surabaya, Purbaya Rajin Blusukan
Purbaya kemudian meminta Pemda mengambil empat langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.
Pertama, mempercepat realisasi belanja daerah secara efisien, efektif, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan proyek-proyek daerah. Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk membiayai program dan proyek prioritas daerah. Keempat, melakukan monitoring secara berkala, baik mingguan maupun bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan hingga akhir 2025.
Purbaya juga menekankan agar hasil pemantauan tersebut menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pada tahun 2026. Tujuannya, agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.
Surat tersebut dikirim Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Agenda di Australia
Presiden Prabowo bertolak ke Australia dari Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025) pukul 12.00 WIB. Kepala Negara akan melakukan pertemuan tete-a-tete dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.
Baca juga : Ada 7 Bom Rakitan, 4 Meledak, 3 Dijinakkan
Agenda utama kunjungan kenegaraan ini berfokus pada pembahasan penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis. Meliputi perdagangan, investasi, pendidikan, pertahanan, dan kemitraan industri.
Tahun ini, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia memasuki usia ke-76. Kedua negara yang bertetangga secara geografis ini terus berupaya memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan serta menjaga stabilitas kawasan melalui kolaborasi yang konstruktif.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Sydney juga menjadi balasan atas kunjungan PM Albanese ke Indonesia pada Mei lalu, yang berlangsung sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.