RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam. Kapal pembawa beras itu belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat bergerak mengamankan seluruh muatan, Senin malam (24/11/2025).
Barang ilegal yang diamankan bukan hanya beras. Ada pula 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mie impor, serta 30 dus produk frozen food.
Laporan awal diterima pada Senin usai Magrib lewat kanal Lapor Pak Amran. Begitu laporan masuk, Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal diamankan setibanya kapal di pelabuhan.
Amran menyebut, ada lima anak buah kapal (ABK) yang kini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal itu tetap disegel sambil menunggu proses hukum.
Baca juga : Amran Marah, 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang
Amran menegaskan, isu ini bukan soal jumlah 40 ton, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang bisa memukul semangat 115 juta petani padi di Indonesia.
“Bayangkan kalau petani sedang semangat tanam tiba-tiba impor masuk. Bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran, dalam keterangan pers, di Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani. Mulai penurunan harga pupuk 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga dukungan modal. Kondisi ini membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.
Amran memastikan, stok beras nasional sangat aman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, dan stok Bulog berada di angka 3,8 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan hanya tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.
Baca juga : Kepala Bappenas: Indonesia Negara Terdepan Soal SDGs
“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan impor lagi,” tegasnya.
Ia menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk saat mereka sedang menanam, yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, Pemerintah wajib hadir secara tegas.
Amran menyampaikan terima kasih kepada Pangdam, Kapolda, Wali Kota, Gubernur, Dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat. Ia menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.
Ia mengingatkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, bukan berarti barang boleh keluar-masuk tanpa memerhatikan kebijakan nasional. Mekanisme kawasan bebas tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sangat sensitif dan berkaitan dengan stabilitas produksi dalam negeri.
Baca juga : Ancol Berkolaborasi dengan Pemda Jakarta Gelar Parade Hari Pahlawan 2025
Amran memastikan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, serta menutup celah masuknya beras ilegal ke Indonesia. Ia mengajak masyarakat melaporkan potensi pelanggaran lewat kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik menjaga kedaulatan pangan bangsa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.