RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggencarkan kolaborasi Pentahelix untuk menyusun peta jalan solutif dalam mendorong transformasi pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan penguatan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global.
Kolaborasi berbasis Pentahelix—yang melibatkan akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media—didorong seiring komitmen Kemenko PM meninggalkan pola kebijakan top-down atau “dari atas ke bawah”.
Langkah itu diwujudkan lewat dua agenda strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Kegiatan tersebut adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk “Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” di Universitas Airlangga (UNAIR), serta Dialog Deputi bertema “SMK Go Global” di SMKN 10 Surabaya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan pelibatan unsur Pentahelix bukan formalitas, melainkan syarat mutlak partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Baca juga : Dukung Keberlanjutan, Mawatu Hadirkan Transformasi Arsitektur Di Labuan Bajo
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja. Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan konstruktif dan pemahaman mendalam atas ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” ujar Leon, di hadapan peserta FKP.
Melalui rangkaian “Belanja Masalah” di Surabaya, kata Leon, Kemenko PM memastikan kebijakan transformasi pemasaran UMKM dan pendidikan vokasi benar-benar menjawab tantangan riil di lapangan.
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi FKP didasari posisinya sebagai barometer ekonomi nasional. Leon mengungkapkan tantangan UMKM kian kompleks, mulai dari pola pikir kewirausahaan hingga hambatan mengakses pasar digital.
“Banyak UMKM kita belum mampu menembus batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor. Ini bukan hanya soal modal, tapi literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem. Melalui dialog hari ini, kami menyusun peta jalan solutif untuk mengatasi problem struktural itu,” tegasnya.
Baca juga : Akui Beri Uang ke Lisa Mariana dari Kocek Pribadi, Ridwan Kamil: Itu Pemerasan
Salah satu solusi konkret dipaparkan Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, melalui rancangan paket kebijakan "Pasar 1001 Malam". “Kami melihat banyak aset pemerintah yang ‘tidur’. Paket kebijakan ini akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM. Ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan 30 persen area komersial infrastruktur publik diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil,” jelas Muslim.
Kemenko PM juga bertemu sejumlah kepala dinas Pemerintah Kota Surabaya untuk menjajaki aset daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi implementasi paket “Pasar 1001 Malam”.
Usai FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan “Belanja Masalah” dengan berdialog bersama guru dan siswa SMKN 10 Surabaya. Agenda ini bertujuan memotret kesiapan pendidikan vokasi dalam menyuplai talenta sektor riil, sekaligus calon pekerja migran Indonesia dalam program SMK Go Global.
Leon menegaskan siswa SMK adalah calon tulang punggung ekonomi—baik sebagai tenaga terampil di dalam dan luar negeri maupun wirausahawan baru. “Dialog di SMKN 10 membuka mata kami mengenai gap antara kurikulum, perangkat pendidikan dan kebutuhan industri. Masukan guru dan siswa menjadi bahan utama penyempurnaan program ‘SMK Go Global’. Kami ingin lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tetapi siap berkompetisi di level global,” tutur Leon.
Baca juga : Wamenaker: Kolaborasi Pusat–Daerah, Fondasi Transformasi Layanan Ketenagakerjaan
Menutup rangkaian kunjungan kerja, Leon menekankan sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah adalah kunci. “Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.