RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada hari terakhir pelaksanaan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, guna memastikan bantuan tersalurkan tuntas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saifullah Yusuf mengatakan kehadirannya di Kantor Pos Cikini merupakan bentuk pengawasan langsung pemerintah terhadap proses penyaluran bantuan sosial, khususnya di penghujung tahun saat tekanan ekonomi masyarakat meningkat.
“Hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra. Kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Mensos di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan BLTS Kesra merupakan program berskala nasional yang menuntut ketelitian tinggi, baik dari sisi data maupun pelaksanaan di lapangan. Secara nasional, bantuan ini menjangkau sekitar 33 hingga 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan mekanisme penyaluran melalui perbankan Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
“Sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sementara sisanya melalui Himbara. Ini pekerjaan besar, dan hari ini (Rabu) PT Pos masih bekerja sampai malam, hingga pukul 00.00,” ujarnya.
Di DKI Jakarta, penyaluran BLTS Kesra melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71 ribu KPM dari total kurang lebih 500 ribu KPM penerima bantuan di seluruh wilayah Jakarta. Menurut Saifullah, skala tersebut hanya dapat dijalankan dengan sistem yang rapi serta dukungan petugas lapangan yang kuat.
Baca juga : Libur Akhir Tahun Penziarah Meningkat, Al Azhar Memorial Garden Pastikan Kenyamanan
Mensos menegaskan bahwa inti dari program BLTS Kesra tidak hanya pada penyaluran uang tunai, tetapi juga pembenahan dan pemutakhiran data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.
“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang semakin akurat. BPS diberi tugas melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi, sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data bersama pemerintah daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan proses verifikasi dilakukan berlapis, mulai dari RT/RW, kelurahan atau desa, dinas sosial daerah, hingga BPS, dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Selain jalur formal, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta rencana pembukaan kanal pengaduan berbasis WhatsApp.
“Siapa pun bisa mengusulkan atau menyanggah data. Kami ingin memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” kata Mensos.
Dalam kunjungannya, Mensos juga berdialog langsung dengan sejumlah KPM untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan. Ia menyebut sebagian besar penerima BLTS Kesra merupakan keluarga rentan yang sebelumnya belum terjangkau bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako.
“Dari pengamatan kami, penerima di sini memang sesuai kriteria, meski ke depan verifikasi tetap akan diperketat,” ujarnya.
Baca juga : Ketua MA Ungkap Faktor Korupsi Peradilan: Kebutuhan, Kesempatan, dan Keserakahan
Mensos juga memaparkan bahwa alokasi anggaran bantuan langsung mengalami peningkatan signifikan. Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp74 triliun kini meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan penerima dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 35 juta KPM.
“Tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan ekonomi. Namun bantuan sosial bukan tujuan akhir. Harapan kita, semakin banyak keluarga yang graduasi dan mandiri,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan pihaknya memastikan penyaluran BLTS Kesra tuntas hingga batas waktu terakhir. Pos Indonesia memperpanjang jam layanan, menambah loket, serta menerapkan berbagai skema penyaluran agar tidak ada KPM yang tertinggal.
“Kami tidak hanya menyalurkan di kantorpos, tetapi juga melalui komunitas, desa, kelurahan, sekolah, bahkan secara door to door untuk lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas,” ujar Haris.
Ia menambahkan Pos Indonesia juga menghadapi tantangan khusus di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, penyaluran di daerah tersebut telah mencapai sekitar 80 hingga 89 persen dan terus dikejar hingga tuntas melalui penyesuaian pola layanan, termasuk pembayaran manual dan jemput bola.
“Dalam kondisi darurat, kehadiran negara tidak boleh terhambat oleh kendala teknis,” katanya.
Baca juga : Tinjau Stasiun Pasar Senen, Kapolri Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru 2025
Haris menegaskan seluruh proses penyaluran dijalankan secara akuntabel, mulai dari verifikasi identitas, pencocokan data, hingga dokumentasi penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pos Indonesia kepada negara.
Di Kantor Pos Cikini, sejumlah KPM mengaku bantuan BLTS Kesra sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan, biaya listrik, hingga keperluan kesehatan dan pendidikan anak.
Menutup kunjungannya, Mensos menegaskan penyaluran BLTS Kesra di hari terakhir bukan sekadar penutup jadwal, melainkan penguatan amanah bahwa negara hadir hingga ke detail paling mendasar dalam kehidupan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.