RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi darurat bencana.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan, perempuan dan anak kerap menghadapi kerentanan berlapis saat bencana terjadi, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga meningkatnya risiko kekerasan.
Baca juga : Disebut “Gubernur YouTube”, Dedi Mulyadi Tantang Panji Berkeliling Jabar
“Karena itu, Pos SAPA akan dihadirkan langsung di area pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, pemberian dukungan psikososial, serta tempat pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifatul dalam keterangan resminya, Sabtu (3/1/2026).
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, potensi kolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat yang selama ini aktif dalam respons kemanusiaan sangat besar. Pemetaan lembaga masyarakat yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan Pos SAPA serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak.
Baca juga : Gerindra Setuju Huntap Korban Banjir Dipercepat
Selain aspek perlindungan, perhatian juga diberikan pada pemenuhan hak pendidikan anak. Kementerian PPPA akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Dinas Pendidikan setempat untuk memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang pembelajaran sementara selama fasilitas sekolah belum dapat digunakan.
Pendampingan psikologis turut menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi tenaga pendidik yang terdampak bencana. Pemerintah berupaya memastikan perempuan dan anak tetap memperoleh rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.
Baca juga : KPK Masih Tunggu Nilai Kerugian Negara Dari BPK
“Negara akan hadir secara utuh, dari pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan spesifik bagi perempuan dan kebutuhan khusus bagi anak, hingga perlindungan dari kekerasan,” kata Arifatul.
Dukungan terhadap penguatan Pos SAPA juga disampaikan Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri. Dia berharap, dukungan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, termasuk peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Kementerian PPPA, dapat terus diperkuat dalam memastikan pemenuhan kebutuhan khusus dan perlindungan perempuan dan anak di daerah terdampak.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.