RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan integritas dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Prabowo menceritakan ketegasannya saat dihadapkan pada daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang izinnya terancam dicabut.
Ketua Umum Partai Gerindra ini sengaja menolak untuk melihat detail nama-nama pemilik perusahaan tersebut, demi menjaga objektivitas. Ia menyadari, di dalam daftar tersebut kemungkinan terdapat rekan-rekan dekat hingga kader partainya sendiri.
"Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu," ujar Prabowo, saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Baca juga : Stafsus: Presiden Tempa Soliditas Hambalang Men-Hambalang Women Lewat Retret
Menurut Kepala Negara, langkah ini diambil agar dirinya tidak terpengaruh oleh ikatan personal dalam mengambil keputusan negara. Ia menyerahkan proses penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Baginya, mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 UUD 45, sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat di atas individu.
“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Baca juga : Pasokan BBM Ke Dalam Negeri Tidak Terganggu
Dalam pidatonya, Prabowo menerangkan, Pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menyelamatkan aset negara. Hingga saat ini, sebanyak 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita. Angka ini diproyeksikan akan bertambah signifikan pada masa mendatang.
"Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara," tambahnya.
Prabowo mengajak seluruh menteri dan jajarannya di kabinet untuk bersatu melawan korupsi. Ia menekankan, tugas utama Kabinet Merah Putih adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke tangan yang berhak.
Baca juga : Cegah Beras Disalahgunakan, Bulog Salurkan SPHP Langsung Ke Pengecer
"Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.