RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah akan segera meluncurkan Sekolah Rakyat Tahap II yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan berkualitas, inklusif dan berpihak pada masyarakat rentan, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia nasional.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bangsa.
Baca juga : Kepala Sekolah Rakyat: Perubahan Anak-Anak Didik Kupang Wujud Keadilan Sosial
"Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah membangun SDM unggul. Kami pastikan pembangunannya cepat dan berkualitas," ujar Dody Sabtu (10/1/2026).
Sekolah Rakyat Tahap II dirancang bisa menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 SMP, dan 936 SMA. Setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa dengan total 36 rombel.
Sekolah ini dibangun di atas lahan 5–10 hektare yang disediakan Pemerintah Daerah. Pembangunan tersebar merata di berbagai wilayah, yakni Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, Papua 3 lokasi, serta Bali dan Nusa Tenggara masing-masing satu lokasi.
Baca juga : Pemerintah Ingin Cetak Talenta Sains Kelas Dunia
Menteri dari Partai Demokrat ini menjelaskan, Sekolah Rakyat ini mengusung konsep boarding school yang dilengkapi asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium, perpustakaan digital, dapur dan kantin sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, serta ruang kegiatan ekstrakurikuler.
Area hijau juga disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tahap II ini merupakan kelanjutan dari Sekolah Rakyat Tahap I yang telah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 sebanyak 166 sekolah.
Pembangunan Tahap II ditargetkan rampung bertahap untuk mendukung Tahun Ajaran 2026/2027. Hingga 31 Desember 2025, progres fisik pembangunan telah mencapai 3,98 persen, mencakup pekerjaan awal konstruksi dan infrastruktur dasar.
Baca juga : Pengamat: Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera hingga Pencegahan
Seluruh pembangunan dilakukan dengan memenuhi readiness criteria, termasuk sertifikat lahan, dokumen bebas sengketa, PKKPR, AMDAL/UKL-UPL, Andalalin, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.