RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta kembali mendapat lampu hijau.
Setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin Dedi Mulyadi alias Kang KDM ini sepakat menjadikan lahan Meikarta sebagai solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Keduanya membahas pemanfaatan lahan Meikarta untuk pembangunan rusun subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Baca juga : KPK Pastikan Meikarta Aman, Ara Gaspol Bangun Rusun Subsidi MBR
Dalam pertemuan tersebut, juga menekankan percepatan perizinan serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar Meikarta dapat dioptimalkan sebagai hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Kementerian PKP juga memastikan lahan yang digunakan dalam kondisi clean and clear sehingga pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
"Kami ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada rakyat. Setelah dipastikan clean and clear, kawasan ini punya potensi besar untuk hunian vertikal yang bermanfaat bagi MBR," ujar Menteri PKP.
Mantan anggota DPR RI ini mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan kebutuhan hunian masyarakat tetap terpenuhi.
Baca juga : Persija Krisis Jelang Lawan Madura United, 5 Pemain Absen
"Pak Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa selama lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, proses perizinan perumahan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, konsep yang disiapkan bukan sekadar rusun subsidi, melainkan apartemen terjangkau dengan fasilitas lengkap dan lingkungan tertata.
"Model ini akan didorong menjadi percontohan di Bandung dan Bandung Raya," kata Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.
Diketahui, Lippo Group mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyiapkan dua lokasi seluas total 20 hektar di kawasan Meikarta. Lahan tersebut berpotensi menampung sekitar 100 ribu unit rusun.
Baca juga : Keputusan DPR Menunda Pembahasan RUU Pilkada Patut Diacungi Jempol
Pembangunan direncanakan mulai April 2026. Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengembang diharapkan mengubah Meikarta dari kawasan bermasalah menjadi contoh hunian layak, terjangkau dan berkeadilan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.