Sebelumnya
Pemerintah meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menolak pasokan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, peternak, serta nelayan kecil dalam penyelenggaraan program MBG.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, kewajiban tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Baca juga : Kepatuhan Platform Digital Masih Rendah
Aturan itu menegaskan, penyelenggaraan MBG memprioritaskan produk dalam negeri.
“MBG wajib melibatkan UMKM, koperasi dan petani kecil,” kata Nanik dalam siaran pers, Senin (26/1/2026).
Baca juga : Periksa 17 Saksi Kasus Suap Pajak, KPK Telusuri Aliran Uang Ke Pihak Lain
Nanik menyampaikan, penegasan tersebut saat memberi arahan kepada Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Kegiatan berlangsung dalam acara koordinasi dan evaluasi bersama Forkopimda di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Pemerintah mewajibkan SPPG menerima pasokan rakyat kecil untuk menggerakkan ekonomi lokal. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan prinsip tersebut sejak awal perancangan MBG. “Jangan pernah menolak produk petani dan nelayan kecil,” cetusnya. JAR
Baca juga : Bupati Sudewo Jadi Tersangka, Gerindra Pati Hormati KPK
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Rabu, 28 Januari 2026 dengan judul "MBG Tetap Jalan Saat Ramadan Dibagikan Di Sekolah, Makannya Di Rumah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.