RM.id Rakyat Merdeka - Tak satu pun ada daerah yang dinyatakan layak menerima penghargaan Adipura pada penilaian 2025 yang diumumkan awal 2026. Semua kota dianggap gelagapan mengurus sampah, sehingga masih jauh dari standar yang ditetapkan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan hingga kini banyak pemerintah daerah yang masih gelagapan mengurus persoalan sampah. Masalahnya bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut budaya dan komit men pengelolaan yang belum menyeluruh.
Kota Surabaya yang digadang-gadang bakal menerima Adipura 2026, ternyata masih belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Surabaya yang kami gadang-gadang Adipura, begitu kita ke Benowo itu sampah TPS liarnya hampir di sebagian besar. Begitu kita keluar kota sedikit, kotornya juga perlu diperbaiki,” kata Hanif di Bandung, Sabtu (28/2/2026).
Selain Surabaya, ia juga menyoroti kondisi kebersihan di Balikpapan. Menurutnya, kebersihan kota masih terkonsentrasi di kawasan jalan protokol, sementara di wilayah permukiman kondisinya belum optimal.
Baca juga : Menapaki HMAS Toowomba, Super Modern & Wow Banget
“Kami ke Balikpapan, ternyata begitu kami ke luar dari jalan protokol masuk ke kampung-kampung 100 meter, kondisinya sama, kurang lebih sama dengan kota-kota yang lain,” ujarnya.
Hanif menegaskan, daerah yang ingin meraih Adipura harus membangun budaya hidup bersih secara komprehensif, bukan sekadar mempercantik kawasan tertentu.
“Kalau hanya protokolnya saja, itu semua orang bisa, tidak perlu Adipura. Cukup disapu-sapu jalan protokolnya. Yang komprehensif itu tidak semua bisa,” ungkapnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang kerap meraih penghargaan, seperti Ciamis, namun masih menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu syarat utama memperoleh Adipura adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah terbuka serta tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) liar.
Namun hingga kini, dua persoalan tersebut masih ditemukan di banyak kota dan kabupaten.
Baca juga : Rudiarto Sumarwono: PPPK Memang Bukan Pegawai Permanen
“Kalau masih ada dua ini, tidak mungkin mendapat Adipura secanggih apa pun. TPS liar merupakan simbol tidak terkontrolnya sampah dengan baik,” tegasnya.
“Kinerja itu kalau kami lihat sampah di sungai selesai, jalan selesai, itu 100 persen semua. Baru Adipura. Jadi Adipura harus merepresentasikan upaya semua stakeholder di kota dan kabupaten dalam membangun pengolahan sampah yang baik,” sebutnya.
Karena berbagai persoalan tersebut, penghargaan Adipura 2025 yang rencananya diumumkan Februari 2026 akhirnya urung dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan penghargaan Adipura Kencana 2024, ketika lima daerah dinilai memiliki pengelolaan lingkungan terbaik, yakni Bitung, Bontang, Balikpapan, Jepara, dan Surabaya.
Terpisah, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai keputusan pemerintah tidak memberikan Adipura 2025 merupakan langkah tepat demi menjaga kredibilitas penghargaan. Menurutnya, Adipura seharusnya hanya diberikan kepada daerah yang benarbenar layak.
“Kalau memang tidak layak menerima Adipura, jangan diberikan. Jangan sampai ada Adipura pura-pura,” ujar Yayat saat dihubungi Rakyat Merdeka.
Baca juga : Azis Subekti: Pertimbangkan Keadilan Dan Pengabdian Total
Ia menegaskan, jangan sampai penghargaan hanya menjadi formalitas tanpa membawa perubahan nyata. Penghargaan, katanya, harus menjadi instrumen membangun budaya baru dalam pengelolaan kota.
“Adipura itu sebenarnya kekuatan struktur untuk membangun kultur. Penghargaan ini harus mendorong budaya kebersihan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Yayat juga mendukung sikap pemerintah yang lebih tegas dan transparan dalam proses penilaian. “Kalau tidak ada Adipura, katakan tidak ada Adipura supaya semua daerah berbenah,” pintanya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.