RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi kinerja Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Tito Karnavian dalam mengorkestrasi pemulihan sejumlah daerah di Sumatera. Kata Doli, kecepatan Tito dalam merekonstruksi wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
“Tentu kami memberi apresiasi kepada pemerintah dengan adanya program huntara dan Dana Tunggu Hunian (DTH). Program tersebut setidaknya dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah dalam proses pemulihan pascabencana,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
Meski demikian, Doli mengingatkan program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan yang matang. Terutama di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu harus didesain dengan sangat baik, terukur, dan akuntabel. Pertama, harus dimulai dengan data yang akurat agar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kompleksitas program yang harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukung seperti sekolah dan puskesmas.
Baca juga : Kemenhut Perkuat Rehabilitasi Mangrove Melalui Program M4CR Di Kalimantan
“Pembangunan rumah tidak bisa berdiri sendiri. Lingkungan dan fasilitas pendukungnya juga harus dipikirkan,” tambahnya.
Politisi partai Golkar itu menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi. Sehingga dapat memastikan DPR menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap seluruh proses rehabilitasi.
“Kami percaya dan mendukung penuh Ketua Satgas akan bekerja serius agar seluruh perencanaan program ini cepat terealisasi,” papar Doli.
Sementara itu, Kasatgas PRR Tito Karnavian menegaskan percepatan pendataan penyintas menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Ada beberapa hal teknis yang perlu kita selesaikan bersama, sehingga perlu duduk bersama dengan seluruh pihak terkait,” jelas Tito.
Baca juga : Pemerintah Kebut Pendataan Bantuan Pascabencana Sumatera
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dalam tiga kategori. Kategori pertama rusak ringan sebesar Rp 15 juta. Kedua, rusak sedang Rp 30 juta. Terakhir rusak berat Rp 60 juta. Keseluruhan bantuan disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan stimulus ekonomi Rp 5 juta, bantuan perabotan rumah tangga Rp 3 juta dan jaminan hidup Rp 15.000 per hari guna mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan. Untuk masa transisi, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga periode. Total Rp 1,8 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat atau harus direlokasi sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Sekadar informasi, upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan progres signifikan. Sepanjang Ramadan tahun ini, penyelesaian hunian sementara (huntara) dikebut guna memastikan para penyintas segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Berdasarkan data Satgas PRR per 4 Maret 2026, sebanyak 11.927 unit huntara telah rampung 100 persen dan siap dihuni. Ribuan keluarga terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini semakin dekat dengan kepastian hunian.
Capaian tersebut mencerminkan orkestrasi lintas sektor di bawah kendali Satgas PRR. Dalam satu komando, sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dipadukan secara efektif, selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penanganan pascabencana.
Baca juga : Mauro Zijlstra Catat Debut Manis Bersama Persija
Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan capaian terbesar, yakni 10.235 unit huntara yang telah selesai. Disusul Sumut sebanyak 961 unit dan Sumbar dengan 731 unit. Khusus di Sumbar, capaian ini dinilai penting karena berhasil mewujudkan kondisi “nihil tenda” bagi para penyintas.
Selain percepatan pembangunan hunian, jumlah pengungsi juga menurun drastis hingga 99,63 persen dari kondisi awal. Jika pada 2 Desember 2025 jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.178.269 orang, maka per 4 Maret 2026 tersisa 6.873 orang.
Rinciannya, sebanyak 6.187 pengungsi masih berada di Aceh dan 686 orang di Sumut. Sementara Sumbar telah mencatatkan nol pengungsi. Dalam lima hari terakhir, tren penurunan berlangsung konsisten, dengan penurunan terbesar terjadi pada 2 Maret sebanyak 3.236 orang, disusul 934 orang pada 4 Maret.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.