RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, kebijakan strategis terkait bantuan sosial (bansos), sebagai respons atas ketidakpastian global masih tahap kajian. Hingga saat ini, pembahasan baru sebatas simulasi, belum ada keputusan final.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Sudah ada pembahasan, tetapi belum ada keputusan. Masih dalam tahap simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Dijelaskan, berbagai simulasi tengah dikaji. Antara lain penebalan bansos hingga kemungkinan penambahan jumlah penerima manfaat. Namun, seluruh opsi tersebut tetap harus menunggu arahan dan keputusan Presiden.
Baca juga : Beli Sepatu Rp 129 Juta, Bupati Tulungagung Minta Reimburse Ke Kepala OPD
Meski belum ada kepastian, Gus Ipul menilai, kebijakan terkait bansos biasanya diambil Pemerintah pada pertengahan tahun. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, intervensi sosial umumnya diberikan sekitar Juni hingga Juli untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemerintah juga pernah mengeluarkan kebijakan khusus dalam situasi tertentu. Salah satunya, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu menambahkan, pembahasan soal bansos masih membutuhkan pendalaman yang melibatkan lintas kementerian. Pemerintah ingin mematangkan skema agar anggaran dapat dialokasikan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jadi, sampai sekarang belum ada kebijakan. Yang ada baru skema atau semacam pembahasan tahap awal,” jelasnya.
Baca juga : PSI Riau Perkuat Struktur Hingga Ke Tingkat Ranting
Lebih lanjut, terkait perubahan data penerima bansos akibat pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Gus Ipul menegaskan, masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan dan dapat membuktikannya, tetap diberi ruang untuk mengajukan keberatan atau komplain.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar karena DTSEN terus diperbarui secara berkala.
“Ada dinamika. Ada yang sebelumnya menerima menjadi tidak menerima lagi, ada juga yang sebelumnya tidak menerima menjadi menerima. Ada pula yang termasuk inclusion error, sehingga tidak menerima lagi pada triwulan kedua,” terangnya.
Mantan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur itu menuturkan, bansos saat ini disalurkan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca juga : Bahlil Larang Aksi Saling Pecat Sesama Kader Golkar
Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia, termasuk layanan antar bagi lansia dan penyandang disabilitas. Meski demikian, Pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan data tersebut.
Selain itu, masyarakat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program bantuan, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, masih memiliki kesempatan mengajukan reaktivasi melalui mekanisme yang telah disediakan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai jalur, mulai dari operator data desa, RT/RW, dinas sosial daerah, hingga kanal resmi Kemensos seperti Command Center 021171 dan WhatsApp 08877171171. ASI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Selasa, 14 April 2026 dengan judul "Pemerintah Masih Lakukan Simulasi Bansos Sedang Dikaji Tunggu Arahan Presiden"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.