RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahap pertama di tiga wilayah. Penandatanganan digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
PKS dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) di Denpasar Raya, Bogor Raya dan Kota Bekasi. Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan kedaruratan sampah, terutama di kota-kota besar.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam percepatan proyek pengolahan sampah nasional. Proyek ini dijalankan melalui skema baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Baca juga : KPK Usut Dana CSR Hasil Pemerasan Walkot Madiun
“Ini pertama kalinya kita jalankan dengan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat. Prosesnya bisa diselesaikan kurang dari enam bulan,” ujarnya.
Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan menjelaskan, ketiga proyek tersebut ditargetkan mulai konstruksi pada Juni 2026 dan beroperasi pada akhir 2027. Pemerintah berharap, proyek ini bisa menjadi solusi konkret penanganan sampah sekaligus mendukung pemanfaatan energi terbarukan.
Adapun BUPP yang terlibat, antara lain PT Weiming Nusantara Bali New Energy untuk Denpasar Raya, PT Weiming Nusantara Bogor New Energy untuk Bogor Raya, dan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara untuk Kota Bekasi.
Baca juga : Dasco: Tak Ada Merger Antara Gerindra Dan NasDem
Ketiga proyek ini merupakan bagian dari tahap awal pengembangan sekitar 30 lokasi PSEL yang telah diidentifikasi pemerintah. Program ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan sampah nasional secara terintegrasi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan tahap berikutnya. Sebanyak 13 lokasi tambahan ditargetkan segera masuk proses pemilihan mitra. Termasuk Yogyakarta Raya serta sejumlah daerah lain yang siap dilelang.
Zulkifli menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mengawal proyek tersebut. Dia meminta kepala daerah memastikan kelancaran perizinan, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan pasokan sampah sebagai bahan baku.
Baca juga : PLN Dan Perusahaan Tambang Teken Jual Beli Listrik Bersih
“Saya minta gubernur, bupati dan wali kota mengawal pelaksanaan ini agar selesai tepat waktu,” tegasnya. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Rabu, 22 April 2026 dengan judul "Anggaran Rp 10 Triliun Diawasi Ketat Maruarar Gandeng BPKP, Kawal BSPS Tepat Sasaran"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.