RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B berjalan tepat sasaran untuk mempercepat penurunan stunting. Penguatan dilakukan melalui pengawasan lapangan hingga penyelarasan data lintas kementerian.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menegaskan komitmennya saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (27/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan gizi berjalan optimal, aman dan memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak.
Baca juga : Nadiem Dirawat Di RS, Sidang Kasus Chromebook Ditunda Hingga Awal Mei
“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” ujar Wihaji dalam keterangan tertulisnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan, intervensi gizi berbasis keluarga menjadi kunci dalam menekan angka stunting. Karena itu, seluruh proses layanan mulai dari distribusi hingga penerimaan manfaat harus berjalan tanpa penyimpangan.
Wihaji juga menyoroti pentingnya peran tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung keberhasilan program MBG 3B. TPK bertugas melakukan pendampingan, edukasi, serta pemantauan langsung terhadap kondisi 3B, yakni Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui) dan Balita (bawah lima tahun) hingga tingkat desa.
Baca juga : PAN Sumut Panaskan Mesin, Target 3 Besar
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari target nasional penurunan stunting menjadi 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah terus memperkuat intervensi sejak masa kehamilan serta memperluas implementasi SPPG dan MBG 3B di berbagai daerah.
“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan, melainkan layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah itu juga melihat langsung kondisi keluarga kategori risiko stunting (KRS) yang masih menghadapi tantangan, terutama terkait hunian dan sanitasi. Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi berkelanjutan melalui layanan gizi dan pendampingan keluarga.
Baca juga : PAN-NasDem Setuju, Uang Tunai Dibatasi Saat Pemilu
Peninjauan dilakukan bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, khususnya bagi kelompok prioritas.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.