RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat ekonomi rakyat melalui sektor perumahan.
Di Jawa Tengah (Jateng), Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 50 ribu unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog kepemilikan rumah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 774 ribu unit, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Rumah subsidi ini harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat kecil seperti asisten rumah tangga, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembiayaan perumahan agar semakin mudah diakses masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jateng, Sabtu (9/5/2026).
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Perkuat Subsidi Tepat di Jatim
Selain rumah tapak subsidi, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di sejumlah wilayah padat penduduk di Jateng yang memiliki keterbatasan lahan.
Tak hanya itu, Kementerian PKP turut memperkuat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari 300 nasabah PNM dan 200 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dari BNI,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan, program perumahan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat agar manfaatnya berkelanjutan.
Baca juga : Ketua DPKLTS Dorong Pemulihan Hutan & DAS untuk Tekan Risiko Bencana di Jabar
“Percuma kita memperbaiki 30 ribu rumah di Jawa Tengah kalau kondisi ekonomi masyarakatnya tetap sulit. Kita harus memberdayakan ekonomi masyarakat supaya rumahnya tidak kembali kumuh. Karena itu program-program ini harus dikombinasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara utuh,” tegasnya.
Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kebijakan penurunan bunga sebesar 5 persen bagi nasabah Mekaar untuk membantu pengembangan usaha masyarakat kecil.
Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memiliki rumah layak huni, tetapi juga kemampuan ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Selain program FLPP, Kementerian PKP juga meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di seluruh Jawa Tengah dengan target 30 ribu rumah pada tahun ini.
Baca juga : Atasi Backlog Di NTT, Ara Siapkan 500 Unit Bedah Rumah Per Kabupaten
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena kebutuhan masyarakat Jawa Tengah mendapat perhatian dari Kementerian PKP. Dalam membangun Jawa Tengah dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, SEVP Commercial and SME BNI Andi Yusdiman menyampaikan, hingga April 2026 BNI telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp 1,7 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas Rp 836 miliar dari sisi suplai dan Rp 874 miliar dari sisi permintaan. Adapun total penyaluran KUR Perumahan saat ini mencapai Rp 270 miliar kepada 375 debitur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.