Atasi Backlog Di NTT, Ara Siapkan 500 Unit Bedah Rumah Per Kabupaten

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah terus diperluas. Tahun ini, target perbaikan rumah sekitar 400 ribu unit. Salah satu fokusnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tingkat backlog rumah disana masih tinggi. Sekitar 72 persen keluarga belum memiliki rumah layak.

Pemerintah melalui Kementerian PKP memberi perhatian khusus ke NTT. Setiap kabupaten mendapat kuota minimal 500 unit rumah untuk direnovasi. Pengawasan anggaran perbaikan rumah ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mencegah penyimpangan dan pungutan liar.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, total bantuan BSPS di NTT bisa tembus lebih dari 11 ribu unit, mengingat provinsi ini memiliki 22 Kabupaten/Kota.

"Tahap pertama 500 unit per Kabupaten. Ini angka besar. Program ini menyasar rumah tidak layak huni yang belum pernah mendapat bantuan," ujar Maruarar usai menerima Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Wali Kota Kupang di Jakarta, Selasa (21/4/2026) malam.

Baca juga : Ara Siap Permak 1.000 Rumah Terdampak Banjir Di Sitaro

Selain bedah rumah, PKP juga akan menata kawasan kumuh, terutama di Kupang. Program ini diklaim tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga pemberdayaan masyarakat.

PKP turut menggulirkan KUR Perumahan untuk mendorong ekonomi daerah. "UMKM, kontraktor hingga toko bangunan harus ikut tumbuh," tegas Bang Ara sapaan bekennya ini.

Sementara itu, menurut data dari BP Tapera tercatat backlog perumahan di NTT masih tinggi. Sekitar 72 persen keluarga belum memiliki rumah layak. Pemerintah pun mendorong pemanfaatan rumah subsidi. Program ini menawarkan bunga 5 persen, DP 1 persen, serta pembebasan (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

"Ini kesempatan besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak," kata Ara.

Baca juga : ABTI Gaspol Usai Lebaran, Siapkan Atlet Hadapi Agenda Padat 2026

Ia menegaskan, program ini terbuka bagi semua kalangan, mulai ASN, TNI/Polri, guru hingga pekerja informal seperti petani, nelayan, tukang becak dan pelaku UMKM.

Selain menerima kepala daerah NTT, Menteri PKP juga menerima Komisaris Utama PT Taspen, Direktur Utama PT Taspen dan Direktur Utama Mandiri Taspen di Jakarta.

Atasi Kemiskinan NTT

Sementara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menyambut positif program tersebut. Menurutnya, bantuan 500 unit per kabupaten sangat signifikan untuk menekan kemiskinan.

"Prioritas untuk petani, nelayan dan ASN. Pendataan mengacu pada data BPS agar tepat sasaran," ujar Johni kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Ara Targetkan Nol Rumah Kumuh Di Majalengka

Johni berharap program segera terealisasi. "Mudah-mudahan Juli sudah bisa realisasikan dan dirasakan masyarakat NTT," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.