RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah melalui Program Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026.
Program ini menjadi bagian dari strategi KPK dalam membangun kepemimpinan daerah yang berintegritas sekaligus merespons masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif daerah.
Sebanyak 62 peserta mengikuti PAKU Integritas 2026 yang terdiri atas 15 wakil gubernur, 15 ketua DPRD provinsi, tiga wakil ketua DPRD, dua sekretaris daerah provinsi, serta 27 pasangan masing-masing pimpinan daerah.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membuka PAKU Integritas 2026 di Graha Makarti, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dia menegaskan, posisi wakil gubernur dan pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jabatan bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Ketika seorang pemimpin mampu bekerja dengan empati dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di situlah integritas menemukan maknanya,” ujar Fitroh.
Baca juga : OTT Pegawai BPK, Baru 2 Tersangka Diketahui Identitasnya
Penguatan integritas tersebut dinilai semakin relevan mengingat korupsi di daerah masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga Maret 2026, dari total 1.996 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, sebanyak 207 perkara melibatkan pimpinan daerah, termasuk gubernur, sementara 371 perkara melibatkan anggota DPR dan DPRD.
Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 12 kepala daerah, mulai dari Gubernur Riau hingga yang terbaru, Bupati Muara Enim.
Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan pada berbagai sektor strategis di daerah yang perlu diperbaiki melalui penguatan sistem dan integritas penyelenggara negara.
Menurut Fitroh, praktik korupsi di daerah kerap terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan aset, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kerawanan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Korupsi sering kali berawal dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti kesombongan, iri hati, dendam, dan ketidakmampuan merasa cukup. Membangun integritas berarti membangun karakter rendah hati, mengendalikan diri, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga : PNM Perkuat Kepemimpinan, Siapkan Babak Baru Transformasi
Melalui PAKU Integritas, KPK mendorong para pemangku kepentingan di daerah menjadi garda terdepan pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi di masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu.
Berbeda dengan pelatihan kepemimpinan pada umumnya, PAKU Integritas 2026 juga melibatkan pasangan masing-masing peserta.
KPK memandang keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng moral pertama dalam mencegah perilaku koruptif.
Melalui keluarga, nilai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan gaya hidup berintegritas dapat terus dijaga sehingga menjadi penguat bagi penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengingatkan, data penindakan KPK harus menjadi refleksi bersama agar praktik korupsi yang sama tidak terus berulang.
Ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya percaya sinergi yang dibangun bersama KPK akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Wiyagus.
Baca juga : Turunkan 10 Persen Harga Avtur, Pertamina Jaga Daya Saing Industri Aviasi
PAKU Integritas 2026 diikuti peserta dari DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau.
Kemudian, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara.
Selama pelatihan, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemberantasan korupsi.
Mulai dari studi pengenalan lingkungan Rumah Tahanan KPK, penyusunan rencana aksi bersama fasilitator, kunjungan ke ruang konferensi pers, hingga sesi interaktif “Tanya Jubir”.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai integritas ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.