RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diusut Kejaksaan Agung, kembali mengungkap fakta mengejutkan. Dalam rapat koordinasi lintas lembaga, Menko Bidang Pangan Zulkifi Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibatnya, jumlah SPPG membengkak dan ada pemborosan anggaran negara hingga Rp 1 triliun setiap bulan.
Rapat koordinasi MBG yang dipimpin Zulkifli Hasan digelar di kantor Kemenko Pangan, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rapat yang berlangsung tertutup itu, dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih. Yakni, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, hingga Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman.
Usai rapat, Zulhas sapaan Zulkifli, mengungkapkan adanya sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah lonjakan jumlah titik dapur yang jauh melampaui perencanaan awal.
"Misalnya, terjadi jual beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik, membengkak 6.877 titik," kata Zulhas.
Baca juga : Waduh, Harga Sembako Pada Naik Nih...
Menurut Ketua Umum PAN itu, pembengkakan tersebut berimplikasi langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar Rp 6 juta per hari.
"Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun pemborosan," ungkap Ketua MPR periode 2014-2019 ini.
Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebutuhan yang semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik.
Dari jumlah tersebut, hanya 6.138 titik yang telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN. Karena itu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara penambahan dapur baru.
Baca juga : 6 Juta Tiket Ludes Terjual, Paus Leo: Piala Dunia Jadi Ajang Kebersamaan
"Sekarang kita tata dulu sampai bagus, sampai temuan-temuan itu bisa diselesaikan," tegas Zulhas.
Pemerintah menargetkan proses pembenahan berlangsung sekitar satu bulan. Selama masa tersebut, seluruh data dan tata kelola MBG akan dievaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan adanya berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari dugaan jual beli titik dapur, hingga masalah penerima manfaat di wilayah 3T.
Atas temuan itu, pemerintah sepakat melakukan penataan menyeluruh tanpa mengganggu operasional dapur yang telah berjalan. "Kita menyepakati bersama-sama butuh penataan menyeluruh dari program MBG. Kalau bicara waktu tentu secepat-cepatnya," ujar Prasetyo.
Baca juga : “Sulap” Hasil Audit BPK, Bupati Muara Enim Diduga Gelontorkan Suap Rp 1,6 M
Pras menegaskan, pembenahan diperlukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan sesuai sasaran. Ke depan, pengembangan MBG akan lebih difokuskan kepada kelompok rentan atau 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non-PAUD.
Prasetyo juga menegaskan pendirian seluruh SPPG harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Afiliasi pemilik dapur dengan pihak tertentu, kata dia, tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Jadi mohon dukungannya, mohon bersabar untuk kita kerja keras menata ulang semua," katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.