RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi dan harus terus dikedepankan dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi aksi sejumlah mahasiswa yang menginterupsi diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026).
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Baca juga : Soal Insiden Diskusi Di UGM, Sudaryono: Kami Datang Untuk Berdialog
Menurut Qodari, kegiatan tersebut awalnya berlangsung tertib dan mendapatkan persetujuan dari sebagian mahasiswa serta diketahui oleh pihak kampus. Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga diskusi tidak dapat dilanjutkan.
Ia menilai peristiwa tersebut merupakan interupsi terhadap forum dialog yang sebelumnya berjalan dengan baik.
"Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa sudah lelah berdiskusi dan memilih menuntut, saya kira dialog itu dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan dialog," ujarnya.
Qodari menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan program-program pemerintah.
Baca juga : Bantah Kabur dari Diskusi UGM, Wamentan Sudaryono: Kami Datang untuk Dialog
Ia juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden.
Qodari mengatakan program MBG dirancang untuk mempercepat penanganan persoalan gizi dan stunting di Indonesia serta telah memperoleh mandat politik melalui proses pemilihan umum.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG tidak bisa langsung diminta berhenti karena itu merupakan program kerja yang dijalankan berdasarkan mandat yang diberikan masyarakat," katanya.
Meski demikian, ia membedakan antara kritik yang bersifat politis dan kritik yang berkaitan dengan aspek teknis atau implementasi program.
Baca juga : Azis Subekti: Stabilitas Dan Demokrasi Harus Berjalan Seimbang
Menurut dia, kritik terhadap pelaksanaan program yang bersifat teknokratis dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
"Kalau ketidaksetujuan itu bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," ujar Qodari.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.