RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah diminta menggunakan dana belanja tidak terduga dalam APBD untuk menanggulangi wabah Covid-19 di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan Mendagri, Tito Karnavian.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah. “Pada lampiran surat edaran, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan delapan macam langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung penanganan wabah ini,” kata Safrizal, dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3).
Baca juga : Lagi, ASN Kementan Serahkan Bantuan Alat Kesehatan untuk Atasi Covid-19
Pertama, dana belanja tidak terduga dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat, penyelidikan epidemologis, termasuk biaya alat dan upah petugas. Kedu, bidang pencegahan darurat dapat digunakan untuk pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Ketiga, dana dapat disalurkan untuk pos biaya evakuasi pasien, termasuk pengurusan jenazah pasien meninggal dunia dan pengadaan alat-alat evakuasi. Keempat, pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti MCK darurat dan sistem pengolahan limbah, mengingat wabah Covid-19 sangat terkait dengan kebersihan.
Baca juga : Anjing dan Kucing Tak Tularkan Covid-19
Kelima, untuk tiga pos dana berturut-turut, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, serta kebutuhan papan, baik yang disediakan bagi pasien maupun petugas medis yang menjadi garda depan dalam penanganan wabah.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.