RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan program sertipikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Program hasil kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini ditargetkan menjangkau jutaan penerima manfaat secara bertahap mulai tahun ini.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam menghadirkan program sertipikasi tanah gratis bagi MBR.
"Kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan kepastian hukum dan hunian yang layak bagi MBR. Ini terobosan yang luar biasa yang dibangun Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN untuk rakyat kecil," kata Maruarar usai rapat bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca juga : Gandung Apresiasi Langkah Menteri Maman Dorong Pemangkasan Biaya Layanan UMKM
Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program sertipikasi tanah gratis bagi MBR, penyelarasan data penerima manfaat agar tepat sasaran, serta pemanfaatan lahan negara berstatus clear and clean untuk pembangunan rumah susun.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan sinergi lintas kementerian akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.
"Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sertipikasi tanah diurus, rumahnya dibedah, ekonomi keluarga diperkuat melalui KUR Perumahan. Jadi, terima kasih. Saya menang banyak atas dukungan dari Pak Nusron," ujar Ara.
Manfaatkan Tanah Telantar
Mantan anggota DPR empat periode itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam menyiapkan lahan negara yang siap dimanfaatkan untuk pembangunan hunian rakyat.
"Kami mendapatkan tanah-tanah idle atau tanah telantar yang berstatus clear and clean milik negara dan siap dibangun rumah susun. Skema pembiayaannya bisa melalui Danantara, APBN, developer, maupun CSR perusahaan," katanya.
Baca juga : Komisi VI Minta Perumnas Jamin Legalitas Pertanahan
Menurut Ara, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan negara yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga, termasuk di kawasan Tanah Abang, yang kini telah memiliki kepastian hukum sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.
Ke depan, Kementerian PKP akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN, BPS, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan kerja bersama, kami optimistis semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki rumah layak, aman, dan bersertipikat," ujarnya.
Tiga Kelompok MBR
Di tempat yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan program sertipikasi tanah gratis ini akan menyasar tiga kelompok utama masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program ini diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan pemerintah, penerima KPR FLPP yang status HGB-nya akan ditingkatkan menjadi SHM, serta masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri namun masuk kategori MBR," jelas Nusron.
Baca juga : Rusli Habibie Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah dan PLN Pulihkan Kelistrikan
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan BPS akan kembali menggelar rapat koordinasi pada 21 Juli 2026 bersama Bank Rakyat Indonesia guna mematangkan implementasi program sertipikasi gratis sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Usai pertemuan di Kementerian ATR/BPN, Maruarar melanjutkan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor BPKP, Jakarta.
Rapat tersebut membahas penyusunan Peraturan Menteri PKP tentang Program Bedah Rumah, termasuk penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program dari 24 tahapan menjadi hanya 10 tahapan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan akuntabilitas. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.