RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan meluncurkan data kekayaan hayati empat wilayah. Yakni Papua, Bali-Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku, pada 21 Juli 2026. Data itu disiapkan sebagai rujukan berbasis ilmiah untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi dalam Media Gathering Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andes Hamuraby Rozak, Senior Vice President and Executive Chair Yayasan Konservasi Indonesia Meizani, serta Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia Karin.
Nizhar mengatakan, dokumen tersebut memotret kondisi terkini keanekaragaman hayati di empat wilayah. Informasi yang dihimpun mencakup ekosistem, flora, fauna, sumber daya genetik hingga berbagai ancaman yang dihadapi.
Dokumen ini tidak membandingkan kondisi keanekaragaman hayati dengan periode sebelumnya maupun memberikan rekomendasi kebijakan secara langsung. Data yang tersedia dapat menjadi pijakan Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan.
“Status kehati ini akan menjadi salah satu rujukan untuk ke depan bagaimana perencanaan pembangunan. Termasuk tadi dari sisi hilirisasi,” kata Nizhar.
Indonesia sebagai negara berkembang, lanjut Nizhar, tetap membutuhkan pembangunan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap aktivitas pembangunan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan sehingga dampaknya perlu ditekan seminimal mungkin.
Baca juga : Integritas Kepala Daerah Menjadi Benteng Utama
“Setiap kegiatan pembangunan itu pasti ada dampaknya, baik terhadap lingkungan, terhadap emisi. Namun, bagaimana kita meminimalkan dampak itu,” jelasnya.
Data Bappenas mencatat, Indonesia memiliki 22 jenis ekosistem dengan 31.031 spesies flora dan 744.279 spesies fauna terestrial dan laut. Kekayaan tersebut memiliki nilai strategis bagi keseimbangan ekosistem sekaligus perekonomian nasional.
Pada 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar mencapai Rp 348 miliar. Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar, serta bioprospeksi tercatat Rp 8,48 triliun, sedangkan ekspor perikanan mencapai 6,27 miliar dolar AS.
Pengelolaan keanekaragaman hayati juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Nizhar menekankan, kepentingan ekonomi dan lingkungan tidak semestinya dipertentangkan. Termasuk ketika Pemerintah mengejar ketahanan pangan maupun mengembangkan sektor sumber daya alam.
“Kalau bagi Bappenas sebenarnya antara ekonomi dengan lingkungan itu bukan pilihan ya, tapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama,” tegasnya.
Keseimbangan tersebut membutuhkan penguatan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Keduanya diperlukan untuk memperhitungkan konsekuensi lingkungan sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan.
Baca juga : Gerindra Dorong KDMP Jadi Pemasok Nasional
Dokumen Status Keanekaragaman Hayati juga diharapkan membantu Pemerintah Daerah menyusun strategi dan rencana aksi sesuai kondisi wilayah. Tahap awal diarahkan ke tingkat provinsi dan diharapkan selanjutnya menjangkau kabupaten/kota.
“Dokumen ini bisa diposisikan untuk membantu mereka dalam menyusun rencana aksi dan strategi di provinsi masing-masing,” ujar Nizhar.
Data tersebut dapat menjadi baseline atau data dasar untuk memperkirakan dampak pembangunan terhadap ekosistem. Dunia usaha juga dapat memanfaatkannya dalam menyusun rencana bisnis, terutama pada kegiatan hilirisasi dan industri ekstraktif di wilayah berkekayaan hayati tinggi.
Nizhar menilai, data ilmiah diperlukan untuk memitigasi risiko pembangunan pada masa mendatang. Keputusan akhir tetap membutuhkan keseimbangan antara pertimbangan sains dan kepentingan nasional.
“Data ini akan menjadi data yang sangat penting untuk memitigasi risiko ke depannya. Jadi sains berperan untuk memitigasi risiko tersebut,” ungkapnya.
Andes Hamuraby Rozak menuturkan, pihaknya berperan mengkurasi data dalam penyusunan dokumen. Empat dokumen terbaru ini melanjutkan Status Keanekaragaman Hayati Sumatera dan Sulawesi yang diluncurkan pada 19 Agustus 2025.
BRIN juga terus melakukan eksplorasi untuk mengungkap kekayaan hayati yang belum teridentifikasi. Menurut Andes, lebih dari 120 jenis baru dan rekaman baru telah dipublikasikan pada semester pertama 2026.
Baca juga : Golkar Minta Pengurus Daerah Lakukan Mediasi
“Spesies-spesies ini tidak hanya berhenti di sini. Kami masih melakukan pengungkapan, discovery terhadap kekayaan keanekaragaman hayati kita,” tutur Andes.
Senior Vice President and Executive Chair Yayasan Konservasi Indonesia Meizani menilai, kolaborasi menjadi kunci pengelolaan keanekaragaman hayati. Penyusunan dokumen Papua, misalnya, melibatkan berbagai mitra karena luasnya wilayah dan sulitnya menjangkau sejumlah lokasi.
Dia mengatakan, pelaksanaan dan pemantauan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“Pendekatan dari perencanaan, data collecting maupun temuan-temuan ini harus dilakukan secara holistik,” ujar Meizani.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia Karin menilai, kekayaan hayati Indonesia memiliki arti melampaui batas negara. Perlindungan ekosistem dan penyimpan karbon di Indonesia turut memberi dampak secara global.
Karin juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, lembaga riset, organisasi masyarakat, dan media untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kekayaan hayati. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Sabtu, 18 Juli 2026 dengan judul "Dukung Pembangunan Ramah Lingkungan Bappenas Luncurkan Data Kekayaan Hayati 4 Wilayah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.