Gerindra Dorong KDMP Jadi Pemasok Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional. Dengan begitu KDMP akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi VI DPR, Kawendra Lukistian mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus memiliki peran yang lebih strategis dan tidak sekadar menjadi unit perdagangan berskala kecil di desa, tetapi menjadi rantai pasok yang dimiliki oleh negara. 

"Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini," kata Kawendra, Jumat (17/7/2026). 

Menurut Kawendra, penguatan rantai pasok melalui koperasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem distribusi yang selama ini lebih banyak dikuasai sektor swasta. KDMP, kata dia, memiliki jaringan distribusi yang kuat. 

"Mudah-mudahan dengan rantai pasok yang lebih dimiliki oleh negara, harga bisa terkontrol sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya. 

Baca juga : Golkar Minta Pengurus Daerah Lakukan Mediasi

Kawendra mengapresiasi lebih dari 6.600 KDMP yang telah masuk dalam rantai distribusi nasional. Dia berharap jumlah tersebut terus bertambah dan KDMP tidak hanya menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi mitra strategis badan usaha milik negara (BUMN). 

"Mudah-mudahan ke depan jauh lebih besar lagi. Dengan begitu ekonomi rakyat betul-betul semakin kokoh. Keterlibatan koperasi dalam rantai pasok BUMN akan memperluas pasar produk masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," katanya. 

Selain itu, Kawendra meminta pengelolaan KDMP melibatkan sumber daya manusia (SDM) lokal. Dia mengatakan, koperasi harus menjadi motor penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa. 

"Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan," katanya. 

Kawendra juga menekankan pentingnya sistem pengawasan berbasis digital agar seluruh aktivitas koperasi dapat dipantau secara real time. Dia mengatakan, Kementerian Koperasi perlu membangun dashboard pemantauan yang dilengkapi mekanisme early warning system untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini. 

Baca juga : Indonesia Jadi Pelopor Tata Kelola AI Di Dunia

"Bukan hanya soal anggarannya ke mana, tetapi juga berbagai catatan yang bisa langsung dimitigasi. Ini berkaitan dengan harapan rakyat sehingga program ini harus benar-benar optimal dan tidak hanya berjalan dua tahun saja," tegasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien sehingga harga kebutuhan pokok tidak lagi mudah dipermainkan tengkulak. 

"Kalau selama ini harganya dimainkan oleh tengkulak, dengan hadirnya KDMP harga bisa lebih murah dan masyarakat bisa menjangkaunya," ujar Bahtra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). 

Bahtra menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Pemerintah juga tengah menggagas Koperasi Nelayan Merah Putih guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan," ujarnya. 

Baca juga : Wow, Laba Bersih BTN Melonjak 40,8 Persen

Menurut Bahtra, salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, seperti cold storage. Akibatnya, nelayan terpaksa menjual ikan secepat mungkin sehingga posisi tawarnya lemah. 

Selain itu, Pemerintah berupaya memperbaiki distribusi bahan bakar bagi nelayan yang selama ini masih mahal di sejumlah wilayah pesisir dan terpencil. 

"Pak Presiden ingin memangkas semua itu sehingga kehadiran program Pemerintah Pusat, terutama program prioritas ini, benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan," katanya. 

Menanggapi sorotan publik terkait lokasi sejumlah KDMP yang dinilai kurang strategis, Bahtra menegaskan, penentuan lokasi merupakan hasil musyawarah Pemerintah Desa bersama masyarakat tanpa intervensi Pemerintah Pusat. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.