RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Pemerintah berkomitmen memberikan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tak terkecuali di wilayah perkotaan.
Komitmen itu ditandai dengan groundbreaking Hunian Manggarai di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026). Hunian vertikal itu memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Seremonial acara dihadiri, antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Lalu Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu dan sejumlah pejabat lainnya.
Ara-panggilan akrab Maruarar Sirait menilai, pembangunan Hunian Manggarai menjadi contoh kolaborasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga pembiayaan. Model tersebut sekaligus mengoptimalkan aset negara untuk memenuhi kebutuhan hunian di tengah kota.
“Kolaborasi menjadi penting agar penyediaan rumah bagi masyarakat dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Baca juga : Hidayat Nur Wahid: Kewenangan Presiden, Perlu Dikaji Lebih Dalam
Menteri asal Partai Gerindra itu mengatakan, pola serupa akan didorong di lokasi lain yang memiliki lahan strategis dan terhubung dengan transportasi publik.
Kriteria penerima tetap mengacu pada ketentuan MBR yang ditetapkan Pemerintah sesuai kondisi ekonomi dan wilayah.
“Ini kami harapkan dapat diteruskan di tempat lain, di kawasan stasiun yang memiliki lahan dan akses transportasi yang baik,” katanya.
Hunian Manggarai dibangun di atas lahan KAI seluas sekitar 2,2 hektare. Proyek tersebut mencakup Blok F seluas 1,5 hektare dan Blok G sekitar 0,7 hektare.
Keduanya dirancang memiliki delapan tower setinggi 24 lantai dengan total 3.784 unit. Sebanyak 2.508 unit berada di Blok F, sedangkan 1.276 unit lainnya di Blok G.
Pemerintah juga memperluas pembangunan rusun subsidi di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan aset negara. Dukungan lain datang melalui tanggung jawab sosial perusahaan Astra untuk 2.000 unit serta penyediaan lahan Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 45 hektare di Depok.
Baca juga : DPR: Bongkar Sampai Tuntas
Selain hunian baru, Pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 10.300 rumah tidak layak huni di Jakarta sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari sekitar 200 rumah yang diperbaiki pada tahun sebelumnya.
“Yang tidak layak huni jadi layak huni. Jadi tidak jauh dari sini, singgah supaya lingkungannya tidak kumuh,” ujar Ara.
Cakung dan Tambora menjadi kawasan yang mendapat perhatian dalam penanganan lingkungan kumuh. Pemerintah juga meminta masukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi.
Qodari menilai, Hunian Manggarai menjadi terobosan untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan. Konsep hunian vertikal diterapkan dengan memanfaatkan lahan KAI, sedangkan pembiayaannya didukung BTN.
“Ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk perkotaan desainnya adalah perumahan vertikal dan lahannya disediakan oleh KAI,” ujar Qodari.
Menurutnya, lokasi hunian yang dekat dengan pusat kegiatan dan transportasi publik dapat membantu mengurangi beban mobilitas penghuni. Dia berharap, pembangunan berjalan sesuai rencana dan seluruh unit tepat sasaran.
Baca juga : Kapolri Dukung Sinergi Buruh Dan Pengusaha
“Tadi sudah lihat juga mockup-nya, menggambarkan unit-unit yang ada, bagus sekali. Kita doakan supaya pembangunan berjalan sesuai rencana,” tuturnya.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan pengelola agar hunian terjangkau tidak diborong pihak tertentu. Pengawasan penerima dinilai penting agar manfaat program tetap diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan ada oknum nakal. Lokasi dan mutu bagus, nanti nilai tanah dan nilai apartemen akan meningkat tajam,” kata Hashim.
Hashim mengantisipasi pembelian banyak unit menggunakan nama orang lain. Dia meminta prinsip satu peminat memperoleh satu hunian diterapkan secara tegas.
Bobby Rasyidin mengatakan, pembangunan Hunian Manggarai berlandaskan tiga prinsip. Yakni layak, terjangkau dan berkelanjutan. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 18 bulan dan dilengkapi 150 unit ritel pendukung. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 23 Agustus 2026 dengan judul "Groundbreaking Hunian Manggarai MBR Bisa Punya Rumah Layak Di Wilayah Kota"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.