RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah daerah berharap, penataan ulang kebijakan fiskal tidak mengurangi ruang daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan mata pencaharian warga.
Di tengah tekanan fiskal, fleksibilitas anggaran dinilai penting agar kebijakan pusat tetap selaras dengan kondisi di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, keterlibatan pemerintah pusat dalam proyek daerah sebenarnya bukan hal baru.
Namun, regulasi anggaran yang kaku kerap membatasi ruang improvisasi kepala daerah dalam menangani kebutuhan di lapangan.
“Dulu itu sekat-sekatnya sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu proyek spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana,” kata Emil dalam diskusi Total Politik bertajuk “Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia” di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap kebijakan tersebut terus dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur di daerah.
Meski rekonfigurasi fiskal sempat memunculkan kekhawatiran terhadap pemenuhan belanja operasional, Emil menilai pemerintah pusat tetap mendengarkan aspirasi daerah. Alokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas daerah pun terus disesuaikan.
“Ada transfer yang diberikan dalam tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) atau kurang salur itu disalurkanlah untuk yang DBH (Dana Bagi Hasil),” tutur Emil.
Baca juga : GREAT Institute: Kenaikan BBM Nonsubsidi Kurangi Tekanan Fiskal APBN 2026
Selain persoalan fiskal, Emil mengapresiasi pemerintah pusat yang dinilai terbuka mendengarkan masukan pemerintah daerah terkait keberlanjutan sektor ekonomi yang banyak menopang masyarakat.
“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau), tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ungkapnya.
Senada dengan Emil, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan hal yang lumrah.
Menurutnya, keselarasan visi antarjenjang pemerintahan tetap menjadi acuan utama dalam menjalankan pembangunan.
“Jadi gini, kita ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, beliau (Emil Dardak) negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas,” ujar Rio.
Ia mengakui, pemangkasan alokasi anggaran pusat sempat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan janji politik.
Namun, menurutnya, pemerintah pusat kembali menyalurkan anggaran melalui berbagai program sektoral, seperti infrastruktur desa dan pertanian.
Di tengah efisiensi anggaran, Rio menyebut indikator makroekonomi di Situbondo tetap menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi dan rasio gini di daerah tersebut, kata dia, menunjukkan tren positif.
Baca juga : Defisit APBN 2025 Melebar, Eric Hermawan Ingatkan Tekanan Fiskal
“Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makroekonomi positif,” jelas Rio.
Di sisi lain, keberlanjutan industri yang menjadi sumber penghidupan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, masyarakat Situbondo masih banyak menggantungkan mata pencaharian pada komoditas tersebut.
Rio mendorong pemerintah pusat memberikan kepastian posisi terhadap ekosistem industri nasional. Menurutnya, hal itu penting mengingat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah dan pusat.
“Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu,” tegas Rio.
Ia menambahkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dimanfaatkan untuk membiayai berbagai layanan publik di daerah.
Pengadaan fasilitas kesehatan hingga perbaikan sarana jalan di sekitar pabrik, kata dia, turut didukung oleh dana tersebut.
“Bahkan saya bisa beli 38 ambulans tahun kemarin karena dana bagi hasil. Bisa memperbaiki Puskesmas, rumah sakit dari situ,” ungkapnya.
Baca juga : Wagub Jatim: Evakuasi Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sudah Maksimal
Menanggapi persoalan tersebut, Emil mengingatkan agar aspek kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi rakyat tidak dipertentangkan secara ekstrem.
Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tetap melindungi kesehatan tanpa mematikan sumber penghidupan masyarakat.
“Kita menjaga kesehatan masyarakat, tapi kita tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kita jaga,” kata Emil.
Lebih lanjut, Emil mengatakan sektor tembakau masih memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian dan pertanian Jawa Timur.
“Dan sampai hari ini ya memang pelaku baik itu petani tembakau sampai ke industri olahan tembakau itu besar, jadi total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30 persennya industri. Habis itu 18 persen perdagangan, 12 persen pertanian. Nah, 12 persen pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau,” beber Emil.
Menurut Emil, kebijakan pembatasan rokok yang terlalu ketat juga berpotensi mendorong munculnya produk ilegal. “Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.